Berita

Pengungsi wanita Rohingya/net

Politik

Usir Dubes Myanmar, Bukan Cuma Bilang Prihatin

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 08:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembantaian sistematis terhadap warga minoritas muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak boleh disikapi cuma dengan seruan atau kutukan dari pemerintah Indonesia.

Militer di bawah rezim partai yang dibidani Aung San Suu Kyi membasmi orang Rohingya dengan dalih memberantas terorisme. Padahal, yang terjadi di depan mata adalah genosida.

"Muslim Rohingya sedang dimusnahkan dan ini terjadi tidak jauh dari Jakarta. Namun, yang keluar dari mulut pemerintah kita cuma seruan hentikan kekerasan dan keprihatinan. Kebiadaban mereka harus diprotes dengan aksi nyata. Usir Dubes Myanmar dan tarik Dubes kita. Tangguhkan semua kerjasama dengan Myanmar," ujar politikus Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Jumat (1/9).


Menurut dia, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar. Apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusian sehingga harus ada tekanan terutama oleh negara-negara Asean dan dunia. Rezim Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih nobel perdamaian, tak lebih baik bahkan lebih buruk dari junta militer yang dulu dilawannya.

"Ini ironi paling memalukan dalam sejarah perabadan modern manusia karena peraih nobel perdamaian yang sekarang menjadi penguasa diam saja melihat pembantaian di negaranya. Harus ada gerakan global untuk mengusut kekejaman militer Myanmar karena melakukan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Jika terbukti, mereka harus diseret ke pengadilan HAM internasional,' ujar Fahira.

Menurut Fahira, para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia bukan hanya agar bebas dari penindasan, tetapi juga agar bisa lantang dan bertindak tegas jika melihat penindasan dan kebiadaban terjadi di dunia, seperti diamanatkan pembukaan UUD 1945. 

Itulah juga alasan mengapa hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel karena kebiadabannya terhadap Palestina.

"Kita sudah 72 tahun merdeka. Sudah saatnya bangsa besar ini lebih tegas terhadap berbagai kebiadaban yang terjadi di dunia. Seruan saja tidak cukup. Negara seperti Myanmar sudah layak dikucilkan dari pergaulan negara-negara Asean dan internasional. Indonesia harus lantang menyuarakan hal ini," pungkasnya. [ald]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya