Berita

Pengungsi wanita Rohingya/net

Politik

Usir Dubes Myanmar, Bukan Cuma Bilang Prihatin

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2017 | 08:12 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pembantaian sistematis terhadap warga minoritas muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, tidak boleh disikapi cuma dengan seruan atau kutukan dari pemerintah Indonesia.

Militer di bawah rezim partai yang dibidani Aung San Suu Kyi membasmi orang Rohingya dengan dalih memberantas terorisme. Padahal, yang terjadi di depan mata adalah genosida.

"Muslim Rohingya sedang dimusnahkan dan ini terjadi tidak jauh dari Jakarta. Namun, yang keluar dari mulut pemerintah kita cuma seruan hentikan kekerasan dan keprihatinan. Kebiadaban mereka harus diprotes dengan aksi nyata. Usir Dubes Myanmar dan tarik Dubes kita. Tangguhkan semua kerjasama dengan Myanmar," ujar politikus Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI), Fahira Idris, dalam keterangan persnya, Jumat (1/9).


Menurut dia, Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar. Apa yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya sudah di luar batas kemanusian sehingga harus ada tekanan terutama oleh negara-negara Asean dan dunia. Rezim Aung San Suu Kyi, yang merupakan peraih nobel perdamaian, tak lebih baik bahkan lebih buruk dari junta militer yang dulu dilawannya.

"Ini ironi paling memalukan dalam sejarah perabadan modern manusia karena peraih nobel perdamaian yang sekarang menjadi penguasa diam saja melihat pembantaian di negaranya. Harus ada gerakan global untuk mengusut kekejaman militer Myanmar karena melakukan pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Jika terbukti, mereka harus diseret ke pengadilan HAM internasional,' ujar Fahira.

Menurut Fahira, para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia bukan hanya agar bebas dari penindasan, tetapi juga agar bisa lantang dan bertindak tegas jika melihat penindasan dan kebiadaban terjadi di dunia, seperti diamanatkan pembukaan UUD 1945. 

Itulah juga alasan mengapa hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel karena kebiadabannya terhadap Palestina.

"Kita sudah 72 tahun merdeka. Sudah saatnya bangsa besar ini lebih tegas terhadap berbagai kebiadaban yang terjadi di dunia. Seruan saja tidak cukup. Negara seperti Myanmar sudah layak dikucilkan dari pergaulan negara-negara Asean dan internasional. Indonesia harus lantang menyuarakan hal ini," pungkasnya. [ald]

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

UPDATE

Polri Evaluasi Penggunaan Senpi Buntut Kasus Iptu N di Makassar

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:58

Luhut Usul Pembentukan Satgas Khusus Imbas Konflik Israel-Iran

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:39

Selebgram Klaim Dijadikan Tersangka dan Ngadu ke Kapolri

Jumat, 06 Maret 2026 | 01:10

Perang Timur Tengah Siap-siap Bikin APBN Babak Belur

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:55

Warga Temukan Bayi Mungil Ditemani Sepucuk Surat di Gerobak Nasi Uduk

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:31

Iran Pertegas Kembali Fatwa Haramkan Senjata Nuklir

Jumat, 06 Maret 2026 | 00:08

Berikut Jadwal One Way hingga Contra Flow di Tol Trans Jawa saat Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:45

Luhut: Spirit Rakyat Iran Tidak Pernah Goyang

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:21

Rapimnas IKA-PMII, Bedah Dampak Gejolak Timteng Terhadap Ekonomi RI

Kamis, 05 Maret 2026 | 23:05

50 Lansia Dhuafa di Depok Terima Santunan Ramadan

Kamis, 05 Maret 2026 | 22:58

Selengkapnya