Berita

Aris Budiman/net

Hukum

Aris Budiman Cengeng Dan Nistakan Label Jenderal Yang Dia Sandang

KAMIS, 31 AGUSTUS 2017 | 20:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Madrasah Anti Korupsi (MAK) Pemuda Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil anti korupsi mendatangai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rombongan diterima langsung oleh Ketua KPK Agus Raharjo yang didampingi tiga komisioner lain yaitu Laode Syarif, Saut Situmorang, dan Basaria Pandjaitan.

Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani mengatakan kedatangan pihaknya kali ini untuk mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus-kasus korupsi besar dan mempertanyakan isu-isu strategis terkait pemberantasan korupsi, salah satunya dugaan pembangkangan Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Sebagaimana diketahui, Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman, diduga telah melampaui pelanggaran rambu etik yang mestinya ia junjung sebagai pegawai KPK. Aris hadir di DPR tanpa ijin dari pimpinan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang dinilai mendiskreditkan KPK.


"Tindakan Aris patut mendapat atensi khusus karena selain menerabas rambu etik, tindakan tersebut juga berbahaya bagi marwah lembaga dan kelangsungan institusi KPK," tegas Fanani melalui keterangan pers kepada redaksi, Kamis (31/8).

Tindakan Aris tersebut sama sekali tak patut dan tak mencerminkan sikap seorang perwira yang menyandang bintang di pundaknya. Terlebih dihadapan pansus, Aris juga menyampaikan beberapa pernyataan yang dinilai mendiskreditkan KPK, salah satunya curhatnya terkait inferioritas dirinya dihadapan Novel yang sejatinya adalah bawahan dia.

"Sikap cengeng ini terang menistakan label jenderal yang ia sandang dan korps yang menyematkan gelar tersebut," kata Fanani.

Tetapi tambah Fanani, dampak yang lebih berbahaya dari tindakan nir-etik Aris ini adalah dampaknya dampaknya terhadap institusi KPK. Selama ini, diakui Fanani, tak sedikit pihak yang mencoba melakukan serangan balik terhadap KPK dengan berbagai cara. Tetapi menurut dia, berbagai upaya yang dilancarkan oleh para bedebah korup itu tak pernah berhasil karena segenap rakyat yang masih waras nalar dan nuraninya selalu siap berdiri bersama KPK.

"Hari ini serangan itu justru datang dari internal KPK sendiri. Disaat KPK tengah babak belur dihantam hoax-hoax yang dibangun oleh mereka yang mencoba membela teman sejawatnya di Pansus, Aris justru datang memberikan tambahan amunisi untuk menghajar institusinya sendiri. Sikap Aris ini jelas tak bisa ditolerir," tegas Fanani.

Meski demikian menurut Fanani, apa yang dilakukan Aris ini bisa menjadi titik balik bagi KPK. Selama ini publik menduga keras ada kuda troya ditubuh KPK, dan pembangkangan Aris ini mengafirmasi dugaan tersebut.

Untuk itu, pimpinan KPK harus memberikan tindakan tegas dan segera terhadap agen selundupan ini. Aris harus segera dikembalikan secara tidak terhormat kepada korpsnya. Apalagi ini bukan pertama kalinya dia menerabas rambu etik yang tak patut dilakukan seorang direktur penyidikan.

"Dan momentum ini harus dimanfaatkan oleh pimpinan untuk mengevaluasi kebijakan terkait rekrutmen penyidik. Kejadian ini terang menunjukkan urgensi bagi KPK untuk melakukan rekrutmen penyidik independen," tegas Fanani.

Lebih lanjut, Fanani juga mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus-kasus besar yang strategis termasuk kasus e-ktp yang menjadi biang dari kegaduhan Pansus.

Atas desakan ini, menurut Fani, Agus Rahardjo menyampaikan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan internal terhadap Aris, dan berjanji segera menuntaskan masalah ini. Agus juga menjanjikan akan segera mengumumkan progres lanjutan dari kasus e-ktp dalam waktu yang tak lama lagi.[san]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya