KEMENTERIAN Keuangan RI menyelenggarakan Annual Islamic Finance Conference yang kedua kalinya di Yogyakarta, 23 hingga 24 Agustus 2017 dengan tema "The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality".
Kemiskinan
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Basuki Purwadi menjelaskan tema tersebut diangkat karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus dalam menjalankan berbagai upaya pengentasan kemiskinan. Salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja.
Menurut dia, isu ini menarik dibicarakan di tengah-tengah kondisi sekarang, dimana memang gencar dikembangkan pengembangan keuangan syariah. Terlebih, pemerintah di bawah kendali Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah meluncurkan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Langkah ini, lanjut dia, semakin memperbesar peran keuangan syariah di Indonesia.
Dalam konferensi ini turut dihadirkan beberapa pembicara dari luar negeri yang berkompeten dan dapat membagikan pengalaman bagaimana negara-negara mereka mengembangkan keuangan syariah, serta upaya mereka dalam mengentaskan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Seperti contohnya, pembicara dari Turki, Afganistan, Mesir, Inggris, dan presentasi para ekonom muda.
Agenda Pembangunan BerkelanjutanNamun yang paling membahagiakan bagi rakyat yang jatuh sebagai korban penggusuran atas nama pembangunan di Bukit Duri, Kalijodo, Kalibata, Luar Batang, Cigugur, Tulang Bawang, Sukamulya, Kendeng, Papua dan lain sebagainya adalah bahwa pada hari kedua, konferensi menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan Sustainable Development Goals alias Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang telah disepakati para anggota PBB sebagai pedoman pembangunaan planet bumi abad XXI tanpa mengorbankan alam dan terutama rakyat sebagai bukan obyek namun subyek pembangunan.
Pembangunan dengan mengorbankan rakyat, jelas malah memperparah jurang ketidakadilan sosial antara yang kaya dengan yang miskin.
Menyejahterakan RakyatInsya Allah, dengan pemaparan Kepala Bappenas tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan pada muktamar "The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality" di Yogyakarta, para pelaksana pembangunan berkenan tersadar untuk mengoreksi kekeliruan yang mereka lakukan dalam mewujudkan semangat pembangunan infra struktur yang sedang gigih digelorakan oleh Presiden Jokowi. Keuangan syariah perlu mencermati arah dukungan agar jangan sampai mendukung pembangunan yang tega hati mengorbankan rakyat.
Insya Allah, para pelaksana pembangunan infra struktur di segenap pelosok Nusantara masa kini berkenan menatalaksa pembangunan infra struktur selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan maupun Sukma Keuangan Syariah yang dapat diyakini pasti tidak akan merendahkan rakyat sekadar sebagai obyek apalagi tumbal pembangunan namun benar-benar menjunjung tinggi harkat, martabat serta kepentingan rakyat sebagai subyek pembangunan bukan demi menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat. MERDEKA!
[***]Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
