Politisi PDI Perjuangan yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara, secara tegas menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digagas Pemerintahan Joko Widodo.
Ia menolak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat yang disodorkan Bupati Bandung Barat, Abubakar.
"Secara lisan Bupati sudah memberitahu saya pembahasan revisi RTRW karena adanya Kereta Cepat mesti selesai Maret 2018. Tapi saya pastikan DPRD tidak akan membahasnya," tegas Aa, dikutip dari RMOL Jabar, Selasa (29/8).
Aa menilai kereta cepat hanya akan dinikmati segelintir orang berduit, sementara masyarakat Bandung Barat yang dilintasi rel kereta cepat hanya menjadi penonton.
"Apa keuntungan masyarakat Bandung Barat dengan terbangunnya kereta cepat? Tidak ada," jelas bakal calon Bupati Bandung Barat ini.
Meskipun proyek nasional, dirinya tidak mau begitu saja mengikuti aturan dari pusat selama itu berdampak negatif terhadap masyarakat Bandung Barat.
Ia bahkan bersiap pasang badan jika RTRW Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan harus direvisi hanya karena menyesuaikan dengan proyek kereta cepat.
"Silakan saja kalau mau lanjut, asal jangan melintas di KBB atau pemberhentian terakhirnya di Kabupaten Purwakarta," tekannya.
[ald]
