Berita

Nusantara

Politisi PDIP Bandung Barat Tolak Proyek Kereta Cepat

SELASA, 29 AGUSTUS 2017 | 21:09 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi PDI Perjuangan yang menjabat Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara, secara tegas menolak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang digagas Pemerintahan Joko Widodo.

Ia menolak revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat yang disodorkan Bupati Bandung Barat, Abubakar.

"Secara lisan Bupati sudah memberitahu saya pembahasan revisi RTRW karena adanya Kereta Cepat mesti selesai Maret 2018. Tapi saya pastikan DPRD tidak akan membahasnya," tegas Aa, dikutip dari RMOL Jabar, Selasa (29/8).


Aa menilai kereta cepat hanya akan dinikmati segelintir orang berduit, sementara masyarakat Bandung Barat yang dilintasi rel kereta cepat hanya menjadi penonton.

"Apa keuntungan masyarakat Bandung Barat dengan terbangunnya kereta cepat? Tidak ada," jelas bakal calon Bupati Bandung Barat ini.

Meskipun proyek nasional, dirinya tidak mau begitu saja mengikuti aturan dari pusat selama itu berdampak negatif terhadap masyarakat Bandung Barat.

Ia bahkan bersiap pasang badan jika RTRW Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan harus direvisi hanya karena menyesuaikan dengan proyek kereta cepat.

"Silakan saja kalau mau lanjut, asal jangan melintas di KBB atau pemberhentian terakhirnya di Kabupaten Purwakarta," tekannya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya