Peringkat Indonesia yang tidak berkutik di posisi 5 dalam ajang SEA Games 2017 sampai hari ini, seolah mengikuti peringkat konsumsi listrik per kapita Indonesia. Sejauh ini, konsumsi listrik Indonesia ada di bawah empat negara ASEAN lain yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
"Mungkin posisi ke-5 (perolehan emas) hanya kebetulan. Tapi ini fakta, seperti korelasi capaian di SEA Games dengan kemampuan suplai listrik nasional yang relatif masih sangat rendah," ucap anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (29/8).
Kurtubi menerangkan bahwa total kapasitas pembangkit dari suatu negara menjadi gambaran kemampuan negara itu menyuplai listriknya.
Politikus Nasdem itu menilai, total pembangkit listrik sekitar 65.000 MW saat ini belum cukup untuk menerangi seluruh pelosok daerah Indonesia yang berpopulasi 250 juta orang.
"Bayangkan saja, Tiongkok dengan penduduk lima kali penduduk Indonesia kapasitas pembangkit yang dimilikinya 28 kali kapasitas pembangkit Indonesia atau setara 1.600.000 MW untuk mencukupi kelistrikannya," ujarnya.
Dia berharap Indonesia memasukkan program PLTN komersial, bukan hanya PLTN Experiment, dalam Sistem Kelistrikan Nasional. Bukan seperti selama ini yang hanya dijadikan opsi terakhir.
Ia mendesak segera revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rancangan Umum Energi Nasional-Daerah (RUEN- RUED) yang menempatkan PLTN sebagai opsi terakhir.
"Menghambat PLTN komersial dibangun di Indonesia, berarti menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Ketua Kaukus Nuklir Parlemen ini.
Padahal, lanjut Kurtubi, Bung Karno dengan visinya pada era 1950-an telah bercita-cita RI menguasai energi dan memiliki pembangkitnya jauh sebelum China memiliki PLTN.
"Kita kehabisan waktu berdebat pro-kontra antar anak bangsa soal PLTN ini. Negara lain sudah melangkah jauh," ucapnya menyayangkan.
Menurutnya, sumber daya manusia Indonesia sudah siap. Ini ditunjukkan oleh beberapa perguruan tinggi seperti ITB dan UGM mencetak lulusan sarjana nuklir setiap tahun.
Tidak hanya itu, Indonesia sudah mempersiapkan setidaknya dua lembaga untuk meneliti dan meriset persoalan nuklir yakni Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
"Ikhtiar mempercepat kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan ilmu nuklir tidak boleh dihambat oleh sikap fanatik anti nuklir dari segelintir orang atau kelompok," pungkasnya.
[ald]
