Berita

Suhendra Hadi Kuntono/Net

Nusantara

Saat Susun Kebijakan, Menteri Susi Harus Perhatikan Kearifan Lokal

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 12:20 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Meski survei menempatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebagai menteri berkinerja terbaik, namun hal itu bukan berarti semua kebijakan yang diambil tidak menimbulkan efek negatif.

Aksi unjukrasa para nelayan yang mengaku menjadi korban kebijakan Susi di Jakarta dan sejumlah daerah menjadi bukti adanya efek negatif dari KKP.

Atas alasan itu, Pendiri Asosiasi Pekerja Bawah Air Indonesia (APBAI) Suhendra Hadi Kuntono meminta Menteri Susi untuk mempertimbangkan kearifan lokal dalam menyusun kebijakan.


"Local wisdom (kearifan lokal) dan solusi alternatif perlu kita tawarkan kepada Ibu Susi agar dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya," ungkapnya kepada redaksi, Senin (28/8).

Suhendra kemudian merujuk contoh local wisdom yang dimiliki nelayan Provinsi Maluku, yakni sasi laut. Tradisi adat ini adalah menutup wilayah perairan tertentu pada waktu tertentu hingga ‘titah negeri’ negeri untuk membukanya. Sehingga kelestarian laut bisa tetap dijaga dan nelayan tetap bisa mendapat hasil tangkapan melimpah.

"Barang siapa yang melanggar akan dikenai sanksi, apalagi sampai merusak ekosistem," kata ketua umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Puja Kessuma).

Sejumlah solusi alternatif juga ditawarkan Suhendra agar kebijakan-kebijakan Susi tidak lagi didemo nelayan. Salah satunya solusi mengenai Permen 2/2015 tentang Pelarangan Trawl, Cantrang dan Set Nets di WPP Nasional Republik Indonesia (NRI). Dalam hal ini, ia menilai perlunya modernisasi alat tangkap berbasis CCRF sesuai karakteristik perairan setempat, penggantian alat tangkap dengan yang ramah lingkungan, dan pengaturan jumlah kapal dan musim penangkapan.

"Termasuk izin kapal di atas 30 gross ton (GT) dalam proses moratorium sehingga bisa beroperasi di bawah area 12 mil yang merupakan wilayah kewenangan provinsi," jelasnya.
 
Sementara untuk Permen 4/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan pada WPP 714, Suhendra menawarkan solusi agar KKP bekerja sama dengan swasta. Sehingga saat diberlakukan closed area pada periode Oktober hingga Desember bisa memberikan bantuan alternatif, di antaranya berupa penyediaan usaha substitusi seperti usaha perikanan budidaya, pariwisata bahari dan industri rumah tangga.

"Karena nelayan pastinya tidak bisa melaut akibat pemberlakuan closed area tersebut," papar Suhendra yang juga mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam bentukan pemerintah RI dan Vietnam ini. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya