Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebel dengan banyaknya hoax soal ekonomi yang beredar di media sosial. Misalnya, hoax yang menyebut kemiskinan di Indonesia meningkat. Bagi Sri Mul, itu sengaja dibuat oknum yang membenci dirinya.
"Apakah benar Indonesia ekonominya tumbuh, tapi kemiskinannya naik. Itu tidak benar. Saya tahu di republik ini banyak sekali hoax," ujar Sri Mul saat menjadi pembicara workshop nasional perempuan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.
Pernyataan Sri Mul ini merupakan jawaban atas pertanyaan menohok yang disampaikan salah satu peserta workshop. Peserta itu meminta tanggapan Sri Mul atas kabar yang beredar di media sosial yang menyebut walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat tingkat kemiskinan juga semakin besar.
Tentu saja Sri Mul membantah informasi tersebut. Baginya, saat ini banyak beredar berita palsu di media sosial yang memutarbalikkan pernyataanya untuk menjatuhkan dirinya. Dia memastikan, data menunjukkan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan.
"Di medsos banyak sekali berita-berita tidak benar. Yang ibu dengar sekarang dengan apa yang ditulis di media bisa beda saja. Jadi kita tumbuh satu persen, harus bisa kurangi kemiskinan lebih banyak," katanya.
Menurutnya, saat ini pemerintah terus menggenjot pertumbuhan ekonomi semakin baik. Begitu juga dengan upaya menekan angka kemiskinan. Caranya bisa dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak dengan pertumbuhan satu persen.
Mengenai pertanyaan kritis ini, Sri Mul juga berkelar jangan-jangan si penanya memperoleh rujukan data
hoax soal ekonomi nasional. Dia menyayangkan, jika kader sekelas Partai Golkar yang menjadi penyokong pemerintah, salah kaprah. "Golkar sebagai bagian dari pemerintah semestinya tidak mempunyai informasi salah," candanya.
"Dengan uang yang sama, dengan pertumbuhan ekonomi yang levelnya lebih tinggi tapi kualitas masyarakat lebih terbarui lebih cepat itu betul," imbuhnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2017, jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Adapun pada tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menurunkan persentase penduduk miskin di kisaran 9,5 persen hingga 10 persen.
Tidak hanya mengklarifikasi soal angka kemiskinan, Sri Mul juga menjelaskan soal utang yang sering disuarakan kelompok pengkritik pemerintah. Dia meyakini Indonesia tidak memiliki ketergantungan dengan utang. Baginya, utang adalah hal wajar dimiliki setiap negara sebagai jalan keluar menyelesaikan masalah.
Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena utang Indonesia dikelola dengan hati-hati. "Kalau kita menggunakan utang untuk tujuan dan diawasi dengan hati-hati, dia bisa menjadi salah satu sumber solusi. Tidak berarti kita kecanduan utang," katanya.
Sri Mul memberi contoh, hanya ada dua negara kecil dengan kategori tax heaven dari 190 negara di dunia yang tidak memiliki utang. Dua negara itu mengandalkan perjudian untuk memenuhi kebutuhannya. "Jadi kalau mau menggunakan fatwa apakah tidak ada berkah di negara itu, ya buktinya negara itu banyak yang maju," pungkasnya.
Untuk diketahui, Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan melansir utang pemerintah pusat sampai Juli 2017 sebesar Rp 3.779,98 triliun. Jumlah itu naik Rp 73,46 triliun, dari posisi Juni 2017 sebesar Rp 3.706,52 triliun.
Berdasarkan data statistik resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Senin (21/8), utang tersebut terdiri Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.045,0 triliun atau 80,6 persen dari porsi utang dan pinjaman sebesar Rp 734,98 triliun atau 19,4 persen dari porsi utang.
Penambahan utang neto selama Juli 2017 sebesar Rp 73,47 triliun berasal dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp 65,50 triliun dan penarikan pinjaman (neto) sebesar Rp 7,96 triliun. Pemanfaatan utang pemerintah, terutama yang berasal dari pinjaman, antara lain ditujukan untuk pembiayaan proyek yang dilaksanakan beberapa Kementerian dan Lembaga.
Terpisah, pengamat ekonomi dari
Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kondisi ekonomi saat ini aneh tapi nyata. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen belum ditopang oleh pertumbuhan di sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Artinya, ekonomi tumbuh tapi hanya beberapa sektor memang tidak begitu memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan lapangan kerja baru dan lainnya," ujar Heri kepada
Rakyat Merdeka. Menurut dia, saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang juga implikasi dari kebijakan pemerintah mencabut berbagai subsidi. Misalnya, listrik, gas, air minum, dan lainnya. Nah, ketika subsidi dicabut, masyarakat kaget. Yang biasanya dimanjakan oleh subsidi ratusan triliun itu tiba-tiba berkurang drastis. Akibatnya, spending masyarakat untuk alokasi belanja kebutuhan barang sekunder dikurangi.
"Pemerintah harus cepat mengatasi, tinggal bagaimana mengurangi dampak-dampak tersebut. Sekarang sudah merembet kemana-mana, sektor riil terganggu
high cost terjadi," pungkasnya. ***
