Berita

Foto/Net

Bisnis

Indef Kritik Argumen Menkeu Cs Soal Utang Indonesia

SENIN, 28 AGUSTUS 2017 | 09:11 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengkritik argumentasi pe­merintah mengenai utang Indo­nesia yang selama ini diklaim aman dengan membanding­kannya dengan negara besar seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS).

"Itu tidak apple to apple jika membandingkan utang Indonesia dengan Jepang atau Amerika Serikat (AS) karena jelas berbeda. Negara itu memiliki utang mayoritas dikuasai penduduknya sendiri. Sementara Indonesia, 39 persen dikuasai asing," kata Ekonom Indef Bhima Yudhistira kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dia menilai, pemerintah merasa aman karena utang berada di posisi 28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan Jepang mencapai 200 persen dari PDB. Menu­rutnya, sikap aman itu perlu dikoreksi.


Bhima menilai, negeri Sakura lebih layak merasa aman meskipun mencapai 200 persen dari PDB karena 70 persen utang itu dimiliki pen­duduk sendiri. Artinya, ketika kondisi perekonomian mem­buruk, uang masih beredar di negerinya sendiri.

"Bagaimana dengan Indo­nesia? Jika kondisi ekonomi Indonesia bergejolak, maka semua uang akan kabur karena 39 persen utang dikuasai asing. Dampaknya ekonomi akan ter­guncang. Ini harus dibedakan," terangnya.

Selain soal perbandingan dengan negara lain, Bhima juga mengkritik dalil pemerintah yang menyebutkan utang bukan masalah sepanjang dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif.

Menurut Bhima, utang In­donesia salah satunya adalah untuk ambisi proyek infrastruk­tur. Bahkan, subsidi pun dipo­tong untuk membiayai in­frastruktur. Sayangnya, proyek infrastruktur yang dibangun di Indonesia dikuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, hal tersebut justru kontraproduktif dengan tujuan pemerintah untuk menarik utang.

"Kalau dikuasai BUMN, utang itu hanya akan dirasa­kan manfaatnya oleh BUMN. Bukan ke masyarakat. Re­komendasinya adalah segera diperbaiki. Jangan infrastruk­tur dikuasai BUMN, beri­kan ksempatan swasta untuk proyek infrastruktur," pung­kasnya. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya