Berita

Para saksi diambil sumpah saat sidang suap Pejabat BWSS VII di PN Tipikor Bengkulu

Hukum

Kejati Dan Polda Bengkulu Terima Aliran Dana Proyek BWSS VII?

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 19:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pengadilan Tipikor Bengkulu kembali menyidangkan perkara suap di Kejati Bengkulu yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni lalu.

Terdakwa pemberi suap, Anwari dan Murni Suhardi,  dihadirkan dalam persidangan, Kamis kemarin (24/8). Dalam sidang kedua itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak KPK menghadirkan empat orang saksi, yaitu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Abustian; Kepala TU BWSS VII, Deki Agus Prawira; Kasatker PJPA BWSS VII, M. Fauzi; serta dari LSM, Agus Suparmin alias Agus Kisut.

Dalam sidang diketahui banyak rekaman fakta menarik dan mengejutkan. Salah satunya adalah pengakuan Abustian (Kepala BWSS VII) tentang pengumpulan "fee" proyek berikut tujuan aliran dananya.


Abustian sempat berkelit saat Hakim Ketua, Kaswanto, dan Jaksa Penuntut Umum dari KPK (JPU KPK), Feby Dwiyandospendy, mempertanyakan dana proyek dan ke mana saja dana tersebut mengalir. Namun, pada akhirnya, Abustian mengakui bahwa dana tersebut mengalir ke Kejati dan Polda Bengkulu.

"Iya, yang mulia. Ada yang ke Kejati dan Polda," kata Abustian singkat, dikutip dari RMOL Bengkulu.

Spontan Hakim Ketua, Kaswanto, menanyakan apakah ada pula dana tersebut yang mengalir ke pengadilan. Abustian langsung menjawab tidak ada.

"Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang ke pengadilan," balas Abustian spontan.

Pengakuan Kepala BWSS VII tersebut cukup mengejutkan.Selama ini jarang ada yang berani mengungkap praktik gratifikasi atau suap-menyuap yang melibatkan aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Polda Bengkulu.

Ada juga fakta lain yang tak kalah menarik, yaitu nama Asintel Kejati Bengkulu, Edi Sumarno, kerap disebut oleh para saksi selama persidangan berlangsung.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK disebutkan bahwa Edi Sumarno menerima uang Rp 50 juta dari terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi. Uang tersebut diberikan langsung oleh kedua terdakwa di kediaman dinas Edi Sumarno.

Fakta sidang tersebut memunculkan pertanyaan baru. Mungkinkah perkara ini akan membuka kebusukan lainnya dan dengan tersangka baru?

"Kemungkinan itu ada. Yang jelas sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan kami, semua fakta yang ada di persidangan akan kami laporkan kepada pimpinan," kata Jaksa, Feby Dwiyandospendy, saat ditemui usai persidangan.

Saat ditanya apakah mungkin Edi Sumarno dijadikan tersangka baru dalam perkara suap lainnya. Feby mengatakan itu tergantung pada persidangan selanjutnya.

"Sesuai dengan bukti dari hasil penyidikan, sudah cukup buktinya. Tapi kita akan lihat di persidangan nanti. Maksudnya, setelah perkara yang ini diputuskan," pungkasnya. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya