Berita

Para saksi diambil sumpah saat sidang suap Pejabat BWSS VII di PN Tipikor Bengkulu

Hukum

Kejati Dan Polda Bengkulu Terima Aliran Dana Proyek BWSS VII?

JUMAT, 25 AGUSTUS 2017 | 19:22 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pengadilan Tipikor Bengkulu kembali menyidangkan perkara suap di Kejati Bengkulu yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni lalu.

Terdakwa pemberi suap, Anwari dan Murni Suhardi,  dihadirkan dalam persidangan, Kamis kemarin (24/8). Dalam sidang kedua itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak KPK menghadirkan empat orang saksi, yaitu Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Abustian; Kepala TU BWSS VII, Deki Agus Prawira; Kasatker PJPA BWSS VII, M. Fauzi; serta dari LSM, Agus Suparmin alias Agus Kisut.

Dalam sidang diketahui banyak rekaman fakta menarik dan mengejutkan. Salah satunya adalah pengakuan Abustian (Kepala BWSS VII) tentang pengumpulan "fee" proyek berikut tujuan aliran dananya.


Abustian sempat berkelit saat Hakim Ketua, Kaswanto, dan Jaksa Penuntut Umum dari KPK (JPU KPK), Feby Dwiyandospendy, mempertanyakan dana proyek dan ke mana saja dana tersebut mengalir. Namun, pada akhirnya, Abustian mengakui bahwa dana tersebut mengalir ke Kejati dan Polda Bengkulu.

"Iya, yang mulia. Ada yang ke Kejati dan Polda," kata Abustian singkat, dikutip dari RMOL Bengkulu.

Spontan Hakim Ketua, Kaswanto, menanyakan apakah ada pula dana tersebut yang mengalir ke pengadilan. Abustian langsung menjawab tidak ada.

"Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang ke pengadilan," balas Abustian spontan.

Pengakuan Kepala BWSS VII tersebut cukup mengejutkan.Selama ini jarang ada yang berani mengungkap praktik gratifikasi atau suap-menyuap yang melibatkan aparat penegak hukum di Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Polda Bengkulu.

Ada juga fakta lain yang tak kalah menarik, yaitu nama Asintel Kejati Bengkulu, Edi Sumarno, kerap disebut oleh para saksi selama persidangan berlangsung.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK disebutkan bahwa Edi Sumarno menerima uang Rp 50 juta dari terdakwa Amin Anwari dan Murni Suhardi. Uang tersebut diberikan langsung oleh kedua terdakwa di kediaman dinas Edi Sumarno.

Fakta sidang tersebut memunculkan pertanyaan baru. Mungkinkah perkara ini akan membuka kebusukan lainnya dan dengan tersangka baru?

"Kemungkinan itu ada. Yang jelas sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan kami, semua fakta yang ada di persidangan akan kami laporkan kepada pimpinan," kata Jaksa, Feby Dwiyandospendy, saat ditemui usai persidangan.

Saat ditanya apakah mungkin Edi Sumarno dijadikan tersangka baru dalam perkara suap lainnya. Feby mengatakan itu tergantung pada persidangan selanjutnya.

"Sesuai dengan bukti dari hasil penyidikan, sudah cukup buktinya. Tapi kita akan lihat di persidangan nanti. Maksudnya, setelah perkara yang ini diputuskan," pungkasnya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya