Munculnya peraturan larangan dan pembatasan (Lartas) impor bahan baku industri seperti garam, jagung, tembakau dan beberapa bahan baku lainnya, menuai kritik.
Benny Wahyudi dari Asosasi Gula Rafinasi menjelaskan bahwa hal itu membuat khawatir para pelaku industri, mengingat komoditas-komoditas tersebut merupakan bahan baku utama bagi industri.
Hal senada disampaikan Hasan Aoni Aziz, Sekretaris Jenderal GAPRI (Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia). Kata dia, pemerintah mesti perhatikan regulasi soal impor.
"Seluruh regulasi yang mengatur soal industri harus mengedepankan soal reward bukan punish, regulasi harus menyesuaikan tingkah laku konsumen,†ujar dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Kamis (24/8).
Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center for Strategic & International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, ada kesalahan paradigma yang cukup luas di Indonesia. "Ini perlu ada perubahan paradigma bahwa impor itu jelek. Impor itu adalah bagian dari produksi, saat ini kita tidak bisa menempatkan impor itu jelek", ungkapnya.
Yose Rizal menyampaikan, semakin tinggi impor content, semakin tinggi pula ekspornya. Sebaliknya demikian.
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, menyatakan, petani dan industri harus sinergis. Kebijakan importasi ini bertujuan untuk melindungi negara agraris. Lartas bertujuan untuk mencari titik temu keseimbangan. "Apabila ada jenis yang belum mampu diproduksi, monggo di imporâ€, ujarnya.
Menanggapi isu dalam kebijakan Lartas ini, Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian, Atong Soekirman menyampaikan bahwa jika akan mengeluarkan regulasi, penting sekali untuk mengajak bicara industri. Apalagi terkait bahan baku industri.
"Tanpa dukungan bahan baku yang memadai, hal ini akan berdampak pada penurunan daya saing industri. [sam]
