Berita

Sindikat Saracen/net

Hukum

Berdasarkan Informasi BIN, Masih Ada Sindikat Lain Selain Saracen

KAMIS, 24 AGUSTUS 2017 | 12:50 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengapresiasi kerja Bareskrim Polri yang berhasil mengungkap sindikat Saracen yang selama ini menjadi produsen dan organisasi yang mewadahi para akun penebar kebencian.

"Ya ini kita apresiasi tindakan cepat kepolisian dan aparat hukum," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).

Pasalnya menurut dia, organisasi tersebut tujuannya sangat jelas. Yakni untuk mengacaukan keamanan negara dan mengganggu stabilitas Indonesia.


"Mereka harus ditindak tegas," desaknya.

Politisi Partai Golkar ini berharap agar proses hukum terhadap mereka terus dilanjutkan hingga mendapatkan hukuman maksimal. Menurut Dave, penegak hukum jangan hanya berhenti pemain di lapangannya saja. Pasalnya, Saracen ini tidak bekerja secara sendirian, namun mereka ada yang order, membiayai dan ada yang menyuplai isi serta dda yang menbuat konsep materi.

"Ini berkaitan bermacam level. Saya harapkan polisi dapat bertindak cepat membongkar habis seluruh jaringan yang mensupport saracen sehingga semua kegiatan medsos yang bermada hoax memecah belah bangsa dapat dihancurleburkan," lanjutnya.

Tak hanya itu, Dave pun mendesak aparat kepolisian untuk menindak tegas pengguna jasa Saracen. Pasalnya menurut dia, pengguna jasa Saracen memiliki memiliki pemikiran yang rusak dan buruk. Mereka hanya ingin menjelek-jelekkan pemerintah dengan menyebarkan isu SARA.

Menurut Dave, perbuatan itu tentu membuat keresahan yang akhirnya menimbulka isu SARA yang bisa mengarah ke perpecahan bangsa.

"Ingat ya, di Suriah di Libya segala macam itu pertamanya hancurnya kenapa karema terjadi pengkotak kotakan warganya akhirnya negaranya jadi hancur lebur. Jangan sampai Indonesia itu menuju ke arah sana. Jangan kita jadi Irak atau Suriah yang sama sama suadaranya saling membunuh. Jangan sampai kebencian disebarluaskan di medsos dengan orang orang yang tidak bertanggungjawab," urainya.

"Ini juga kenapa kelompok ini harus dihentikan karena mereka memanfaatkan momen politik seperti pilkada dan pemilu untuk memperucing kebencian antarsesama," lanjutnya.

Lebih lanjut dia menampik anggapan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak berperan aktif dalam kasus seperti itu. Kaca mata dia, Kemenkominfo sudah sangat berperan, namun selama ini penebar kebencian itu seakan tak mau berhenti melancarkan aksinya.

"Cuma Pemerintah harus bertindak tegas. Jadi ada orang yang memang menyebarluaskan berita salah harus segera ditahan. Ini bukan kerja polisi saja, ini kerja sama semuanya, dari Kominfo kah, dari BIN, dari kepolisian, dari Basinas, semua harus bekerja sama untuk menghancurkan kegiatan yang tujuannya memecah belah bangsa," tambahnya.

Terlebih, kata dia masih ada organisasi lain yang bergerak di bidang serupa. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Komisi I yang mengaku bahwa mereka masih memburu organisasi seperti Saracen. Namun, Dava belum mau merinci berapa banyak organisasi seperti Saracen yang diungkap BIN itu.

"Saya tidak bisa bilang dulu, masih ada beberapa," demikian Dave.[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya