Berita

Politik

MAK: Rakyat Belum Sepenuhnya Menikmati Kekayaan Alam Indonesia

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 17:01 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung bekerja sama dengan Madrasah Anti Korupsi (MAK) menggelar acara Kuliah Umum serta Publikasi Hasil Survei Nasional Anti-Korupsi 2017 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, kemarin.

Dihadiri mahasiswa dan perwakilan SKPD serta dari berbagai elemen lembaga, kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara. Antara lain aktivis ICW, Tama S. Langkun, Wakil Direktur MAK Ahmad Fanani, dan Ahmad Alboni dari Walhi Babel.

Kegiatan yang dibagi dalam dua sesi tersebut mengangkap tema "Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam"


"Tema ini kami anggap menarik dimana pada saat ini regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam khusus nya timah secara regulasi kewenangan beralih pada Pemerintah Provinsi," jelas Ketua PWPM Babel Rusdiar.

"Hasil dari Kuliah Umum ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Bangka Belitung sebagai masukan dalam pembuatan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam," sambungnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, Ahmad Fanani menyampaikan bahwa berkah kekayaan alam yang terkandung di tanah dan air Indonesia belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan rakyat. Bahkan tak sedikit daerah-daerah kaya SDA yang rakyatnya termiskinkan, terpinggir, dan bahkan terusir dari tanah tempat mereka lahir dan tumbuh.

"Anomali ini terjadi lantaran persekongkolan biadab korporasi hitam dan birokrat korup. Korupsi SDA merupakan kejahatan luar biasa yang merampas sumber-sumber kehidupan asasi rakyat," ungkap  Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya