Berita

Politik

MAK: Rakyat Belum Sepenuhnya Menikmati Kekayaan Alam Indonesia

RABU, 23 AGUSTUS 2017 | 17:01 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung bekerja sama dengan Madrasah Anti Korupsi (MAK) menggelar acara Kuliah Umum serta Publikasi Hasil Survei Nasional Anti-Korupsi 2017 di Hotel Bumi Asih Pangkalpinang, kemarin.

Dihadiri mahasiswa dan perwakilan SKPD serta dari berbagai elemen lembaga, kegiatan ini menghadirkan sejumlah pembicara. Antara lain aktivis ICW, Tama S. Langkun, Wakil Direktur MAK Ahmad Fanani, dan Ahmad Alboni dari Walhi Babel.

Kegiatan yang dibagi dalam dua sesi tersebut mengangkap tema "Korupsi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam"


"Tema ini kami anggap menarik dimana pada saat ini regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam khusus nya timah secara regulasi kewenangan beralih pada Pemerintah Provinsi," jelas Ketua PWPM Babel Rusdiar.

"Hasil dari Kuliah Umum ini akan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Bangka Belitung sebagai masukan dalam pembuatan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam," sambungnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, Ahmad Fanani menyampaikan bahwa berkah kekayaan alam yang terkandung di tanah dan air Indonesia belum berkontribusi optimal pada kesejahteraan rakyat. Bahkan tak sedikit daerah-daerah kaya SDA yang rakyatnya termiskinkan, terpinggir, dan bahkan terusir dari tanah tempat mereka lahir dan tumbuh.

"Anomali ini terjadi lantaran persekongkolan biadab korporasi hitam dan birokrat korup. Korupsi SDA merupakan kejahatan luar biasa yang merampas sumber-sumber kehidupan asasi rakyat," ungkap  Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Ekonomi ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya