Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dinilai pesimis dengan arah pengembangan diversifikasi energi nasional.
"Nota Keuangan APBN 2018 semakin menegaskan bahwa proyeksi lifting minyak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015. Situasi ini memberikan gambaran tidak adanya terobosan terhadap peningkatan produksi dan kelemahan dalam melakukan diversifikasi energi secara nasional," ujar anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar dalam keterangannya, Rabu (23/8).
Dia menjelaskan kronologis terkait realisasi perkembangan lifting minyak di APBN sejak 2016. Di tahun itu, lifting minyak Indonesia mencapai 825 barel per hari (bph), mengalami penurunan di APBNP 2017 sebesar 815 bph dan hingga akhirnya di tahun 2018 pemerintah hanya mematok optimis di angka 800 bph. Situasi berbeda terjadi pada lifting gas yang terus mengalami kenaikan dari 2016 sebesar 1.193 bph, 2017 sebesar 1.150 dan 2018 sebesar 1.200 bph.
Di sisi lain, perkembangan diversifikasi energi juga tidak banyak berubah. Data Kementerian ESDM, konfigurasi bauran energi atau enery mix yang masih didominasi bahan bakar minyak sebesar 33,8 persen, gas 23,9 persen, batubara 34,6 persen, dan 7,7 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT).
"Postur APBN tahun 2018 jika dicermati sejak tahun 2016 menunjukkan bahwa diversifikasi energi tidak banyak mengalami perubahan, masih dominannya penggunaan minyak dan batubara dalam bauran energi nasional. Situasi ini menunjukkan belum adanya keseriusan dalam mengembangkan alternatif energi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang," jelas Rofi yan juga ketua Kelompok Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Dia mengingatkan bahwa subsidi energi yang semakin besar di tahun 2018 sekitar Rp 172,407,9 triliun harus diorientasikan pada sektor publik secara transparan, efektif dan tepat sasaran. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi daya pendorong konsumsi energi publik yang semakin produktif. Pasalnya, angka subsidi mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 168.876,8 triliun.
"Kenaikan subsidi energi harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan mampu mendorong produktifitas nasional. Bukan sekedar program populis yang tidak memberikan dampak yang besar kepada perbaikan konsumsi publik," tegas Rofi.
Dalam APBN 2017, pemerintah menetapkan lifting minyak bumi sebesar 815 bph dan gas bumi 1.150 ribu bph dengan total lifting migas sebesar 1.965 ribu bph. Secara faktual, target tersebut tidak jauh berbeda dengan proyeksi APBN 2018, di mana lifting minyak sebesar 771-815 bph dan gas bumi 1.194-1.235 bph.
[wah]
