Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memina majelis hakim pengadilan Tipikor untuk menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda Rp100 juta subsider dua bulan kurungan kepada terdakwa Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang.
Jaksa menilai, Marisi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali (RS PKIP Unud), tahun anggaran 2009. Atas tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp7 miliar.
"Terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni memperkaya PT Mahkota Negara sejumlah Rp5.499.901.267 yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp7.000.285.134," ujar Jaksa KPK, Ronald Worontikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (21/8).
Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan Marisi tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara dalam hal yang meringankan, Marisi dianggap tidak mendapat keuntungan dalam pengadaan Alkes RS PKIP Unud.
Selain itu, dalam kasus ini kerugian negara telah dikembalikan. Kemudian, Marisi telah bertindak sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum atau justice collaborator.
Dalam kasus ini Marisi turut serta bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen dalam proyek alkes, Made Meregawa dan pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, melakukan rekayasa dalam proses pengadaan alkes RS PKIP Unud tahun anggaran 2009.
Rekayasa dilakukan agar PT Mahkota Negara ditetapkan menjadi pemenang lelang, dengan cara mencari dan mengusulkan nama perusahaan peserta lelang yang akan menjadi pendamping PT Mahkota Negara.
Selain itu, Marisi juga terlibat dalam merekayasa dokumen administrasi dan surat penawaran harga dari perusahaan pendamping. Kemudian, memengaruhi panitia pengadaan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan data dan harga dari PT Mahkota Negara.
Dalam prosesnya, Marisi juga memengaruhi panitia lelang dengan cara melibatkan pegawai Permai Grup dalam proses evaluasi penawaran, serta membuat dan menandatangani berita acara serah terima barang/pekerjaan yang fiktif.
Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pembayaran pekerjaan pengadaan alkes dibayarkan 100 persen, walau tidak sesuai prestasi pekerjaan yang sebenarnya.
Atas perbuatan tersebut, Marisi dinilai melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
[san]
