Berita

Foto/Net

Bisnis

Pengusaha Logistik Tolak Operasional Truk Dibatasi

Rugi Karena Pembangunan Infrastruktur Lelet
SENIN, 21 AGUSTUS 2017 | 09:12 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Rencana pemerintah untuk membatasi masuknya kendaraan niaga atau truk pada jam-jam tertentu guna mengurai kemacetan mendapat penolakan dari pengusaha. Kebijakan tersebut dinilai justru hanya akan menghambat distribusi logistik.
Ketua Umum Asosiasi Logis­tik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, pengusaha mendukung keinginan pemerin­tah mengurai kemacetan. "Tapi kalau operasional truk jadi kor­bannya pasti distribusi logistik terhambat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk diketahui, sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengusulkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) dan kepoli­sian untuk membatasi waktu perjalanan truk. Hal ini dilaku­kan agar kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek bisa terurai.

Menurut Zaldy, saat ini yang perlu dilakukan adalah memper­cepat pembangunan infrastruk­tur. "Pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi potensi-potensi kerugian yang dialami sektor usaha angkutan logistik. Jadi bukan malah menambah kerugian tapi pembangunannya dipercepat," ungkapnya.

Menurut Zaldy, saat ini yang perlu dilakukan adalah memper­cepat pembangunan infrastruk­tur. "Pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi potensi-potensi kerugian yang dialami sektor usaha angkutan logistik. Jadi bukan malah menambah kerugian tapi pembangunannya dipercepat," ungkapnya.

Zaldy mengaku, pengusaha logistik selama ini kehilangan utilisasi akibat kemacetan dan pembangunan infrastruktur di jalan, khususnya di tol. "Tapi demi perbaikan infrastruktur kami rela rugi. Cuma jangan ditambah terus kerugian pengu­saha," tukasnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Distribusi Logis­tik Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyat­maja Lookman mengatakan, selama ini peran jalan tol Jakarta-Cikampek cukup vital bagi perekonomian dan kegiatan distribusi logistik. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pem­batasan operasional jalan tol bagi angkutan barang berpotensi menghambat distribusi barang pokok.

"Dengan pengalihan rute, supir truk harus bekerja lebih pagi. Efeknya distribusi barang bisa terganggu," ujarnya.

Menurutnya, pembatasan operasional truk di pagi hari juga hanya akan membuat penumpukan arus lalulintas di pintu tol. "Karena yang terjadi nanti adalah penumpukan arus lalulintas di pintu tol. Karena tidak ada kantong parkir truk akan menunggu hingga ruas tol dibuka kembali. Dan be­gitu dibuka maka truk akan berbondong-bondong masuk," katanya.

Ia menambahkan, pengalihan truk ke jalan nasional juga me­nyimpan resiko. "nasional yang berbaur dengan beragam kendaraan lain termasuk sepeda motor akan meningkatkan resiko kecelakaan," katanya.

Ia mengusulkan, alternatif solusi yang belum dicoba yaitu membuka akses antar kawasan industri. Contohnya akses antara kawasan Industri Lippo Cikarang dan MM2100. Sekarang akses ini ditutup sehingga truk harus keluar kawasan dan masuk ke tol untuk berpindah ke kawasan industri lain. "Jika akses itu dibuka, maka truk tidak perlu masuk tol," terangnya.

Kyatmaja menjelaskan, saat ini persaingan industri angkutan barang semakin ketat karena perusahaan-perusahaan menerap­kan sistem produksi just in time. Perusahaan-perusahaan bekerja 24 jam sehari. Sementara pelabu­han belum beroperasi 24 jam.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perhubungan Carmelita Hartoto juga menilai, rencana pembatasan angkutan barang di jalan tol Jakarta-Cikampek berpengaruh terhadap proses distribusi barang. Sebab para pengusaha perlu menghindari pengiriman barang pada jam-jam larangan bila tak ingin terjadi keterlambatan.

Soal tawaran pemerintah me­manfaatkan moda transportasi lain, Carmelita mengatakan, per­lu diperhitungkan oleh pengusaha seberapa kompetitif ila dihitung dengan keterlambatan proses distribusi selama pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol. "Mengingat angkutan darat adalah moda transportasi door to door," jelasnya.

Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru Santoso menyatakan, pihaknya sepakat dengan pemberlakuan pembatasan waktu operasional truk angkutan logistik untuk mengatasi kepadatan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Diharapkan akan terjadi pengalihan moda angkutan logistik ke kapal laut atau dengan pemanfaatan kereta api/kanal melalui Cikarang Dry­port. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya