Berita

Hukum

KPK: Kematian Johannes Marliem Tanggung Jawab Pemerintah

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 14:23 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kematian saksi Johannes Marliem merupakan tangung jawab pemerintah Indonesia.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Johannes merupakan salah satu anak bangsa yang patut dibanggakan lantaran bisa berkarya di luar negeri. Di samping itu, kesaksian dari Johannes juga dibutuhkan dalam menguak korupsi proyek pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) yang menyeret sejumlah nama, baik pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota dewan dan swasta.

"Dia (Johannes Marliem) orang baik itu, pergi ke Amerika Serikat membawa nama bangsa Indonesia yang disebut sebagai diaspora itu, dari dia orang luar tahu oh ternyata orang Indonesia juga ulet. Tapi at the end kenapa dia jadi seperti itu, sebetulnya itu jadi tanggung jawab kita," jelas Saut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/8).


Saut menjelaskan, kematian Johannes bukan karena KPK terus mengekspos nama-nama saksi kasus e-KTP. Melainkan Johannes sediri yang membuka identitasnya kepada media, termasuk mengungkap rekaman sejumlah pertemuan terkait proyek e-KTP yang dimilikinya.

"KPK tidak pernah membuka dia (Johannes), dia yang membuka dirinya sendiri. Kami tidak pernah membuka-buka, kan dia yang ngomong ke media. Media tahu darimana yang 500 mega (rekaman pertemuan), apa dari KPK, tidak kan," ujarnya.

Johannes merupakan direktur PT Biomorf Lone LLC. Perusahaannya menjadi pemasok produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek L-1 untuk Konsorsium PNRI selaku pelaksana proyek e-KTP. Belakangan diketahui Johannes meninggal dunia lantaran bunuh diri.

Terhait hal itu, Saut menilai bahwa seseorang yang sudah menduduki posisi tinggi dan namanya terseret suatu kasus akan mengalami stres. Menurutnya, Johannes merupakan korban dari skandal korupsi e-KTP.

"Kenapa kita bikin KTP yang seperti itu, sehingga kita mengorbankan diaspora kita di luar negeri. Jadi kita harus memandangnya utuh. Saya katakan dia diaspora, dia bawa nama bangsa, bisa jadi orang kaya di Amerika Serikat. Tapi ketika ada transaksional atau ada kelompok di Indonesia menggeret dia, dia kan jadi korban. Kemudian dia stres, itu kan wajar. High profile person itu tingkat stresnya tinggi," demikian Saut. [wah]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya