Berita

Hukum

KPK: Kematian Johannes Marliem Tanggung Jawab Pemerintah

KAMIS, 17 AGUSTUS 2017 | 14:23 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kematian saksi Johannes Marliem merupakan tangung jawab pemerintah Indonesia.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Johannes merupakan salah satu anak bangsa yang patut dibanggakan lantaran bisa berkarya di luar negeri. Di samping itu, kesaksian dari Johannes juga dibutuhkan dalam menguak korupsi proyek pengadaan kartu identitas elektronik (e-KTP) yang menyeret sejumlah nama, baik pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota dewan dan swasta.

"Dia (Johannes Marliem) orang baik itu, pergi ke Amerika Serikat membawa nama bangsa Indonesia yang disebut sebagai diaspora itu, dari dia orang luar tahu oh ternyata orang Indonesia juga ulet. Tapi at the end kenapa dia jadi seperti itu, sebetulnya itu jadi tanggung jawab kita," jelas Saut di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/8).


Saut menjelaskan, kematian Johannes bukan karena KPK terus mengekspos nama-nama saksi kasus e-KTP. Melainkan Johannes sediri yang membuka identitasnya kepada media, termasuk mengungkap rekaman sejumlah pertemuan terkait proyek e-KTP yang dimilikinya.

"KPK tidak pernah membuka dia (Johannes), dia yang membuka dirinya sendiri. Kami tidak pernah membuka-buka, kan dia yang ngomong ke media. Media tahu darimana yang 500 mega (rekaman pertemuan), apa dari KPK, tidak kan," ujarnya.

Johannes merupakan direktur PT Biomorf Lone LLC. Perusahaannya menjadi pemasok produk Automated Finger Print Identification Sistem (AFIS) merek L-1 untuk Konsorsium PNRI selaku pelaksana proyek e-KTP. Belakangan diketahui Johannes meninggal dunia lantaran bunuh diri.

Terhait hal itu, Saut menilai bahwa seseorang yang sudah menduduki posisi tinggi dan namanya terseret suatu kasus akan mengalami stres. Menurutnya, Johannes merupakan korban dari skandal korupsi e-KTP.

"Kenapa kita bikin KTP yang seperti itu, sehingga kita mengorbankan diaspora kita di luar negeri. Jadi kita harus memandangnya utuh. Saya katakan dia diaspora, dia bawa nama bangsa, bisa jadi orang kaya di Amerika Serikat. Tapi ketika ada transaksional atau ada kelompok di Indonesia menggeret dia, dia kan jadi korban. Kemudian dia stres, itu kan wajar. High profile person itu tingkat stresnya tinggi," demikian Saut. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya