Berita

Politik

Jika Benar Video Santri "Bunuh Menteri", PBNU Lebih Baik Minta Maaf

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini akan membuat polemik soal video unjuk rasa santri yang berteriak "bunuh menteri" semakin panas. Karena bukannya mengakui dan minta maaf, dia malah menuding ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan NU.

"Kalau video itu benar, lebih baik mengakui dan minta maaf saja. Kalau berkelit terus justru tak menyelesaikan persoalan," kata tegas pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, saat dihubungi (Selasa, 15/8).

Apalagi kata dia, Ketua Umum PBNU sudah membenarkan bahwa yang demo itu adalah santri NU. Said Aqil mengakui tidak mungkin mengontrol setiap santri. Namun, Sekjen PBNU malah membantah.


"Saya kira pernyataan Ketum PBNU sudah tepat, meski Sekjen PBNU membantah," sambungnya. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang membenarkan yang demo di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu tersebut adalah santri NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," pungkasnya.

Namun, berdasarkan pemberitaan media, Helmy Faishal menyebut video tersebut hoax. Dia melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi massa aksi. "Sebuah video yang setelah kami lacak, pertama kali diunggah oleh situs portal-islam.id," jelas Helmy.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya