Berita

Politik

Jika Benar Video Santri "Bunuh Menteri", PBNU Lebih Baik Minta Maaf

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini akan membuat polemik soal video unjuk rasa santri yang berteriak "bunuh menteri" semakin panas. Karena bukannya mengakui dan minta maaf, dia malah menuding ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan NU.

"Kalau video itu benar, lebih baik mengakui dan minta maaf saja. Kalau berkelit terus justru tak menyelesaikan persoalan," kata tegas pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, saat dihubungi (Selasa, 15/8).

Apalagi kata dia, Ketua Umum PBNU sudah membenarkan bahwa yang demo itu adalah santri NU. Said Aqil mengakui tidak mungkin mengontrol setiap santri. Namun, Sekjen PBNU malah membantah.


"Saya kira pernyataan Ketum PBNU sudah tepat, meski Sekjen PBNU membantah," sambungnya. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang membenarkan yang demo di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu tersebut adalah santri NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," pungkasnya.

Namun, berdasarkan pemberitaan media, Helmy Faishal menyebut video tersebut hoax. Dia melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi massa aksi. "Sebuah video yang setelah kami lacak, pertama kali diunggah oleh situs portal-islam.id," jelas Helmy.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya