Berita

Politik

Jika Benar Video Santri "Bunuh Menteri", PBNU Lebih Baik Minta Maaf

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini akan membuat polemik soal video unjuk rasa santri yang berteriak "bunuh menteri" semakin panas. Karena bukannya mengakui dan minta maaf, dia malah menuding ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan NU.

"Kalau video itu benar, lebih baik mengakui dan minta maaf saja. Kalau berkelit terus justru tak menyelesaikan persoalan," kata tegas pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, saat dihubungi (Selasa, 15/8).

Apalagi kata dia, Ketua Umum PBNU sudah membenarkan bahwa yang demo itu adalah santri NU. Said Aqil mengakui tidak mungkin mengontrol setiap santri. Namun, Sekjen PBNU malah membantah.


"Saya kira pernyataan Ketum PBNU sudah tepat, meski Sekjen PBNU membantah," sambungnya. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang membenarkan yang demo di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu tersebut adalah santri NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," pungkasnya.

Namun, berdasarkan pemberitaan media, Helmy Faishal menyebut video tersebut hoax. Dia melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi massa aksi. "Sebuah video yang setelah kami lacak, pertama kali diunggah oleh situs portal-islam.id," jelas Helmy.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. [zul]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya