Berita

Politik

Jika Benar Video Santri "Bunuh Menteri", PBNU Lebih Baik Minta Maaf

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini akan membuat polemik soal video unjuk rasa santri yang berteriak "bunuh menteri" semakin panas. Karena bukannya mengakui dan minta maaf, dia malah menuding ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan NU.

"Kalau video itu benar, lebih baik mengakui dan minta maaf saja. Kalau berkelit terus justru tak menyelesaikan persoalan," kata tegas pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, saat dihubungi (Selasa, 15/8).

Apalagi kata dia, Ketua Umum PBNU sudah membenarkan bahwa yang demo itu adalah santri NU. Said Aqil mengakui tidak mungkin mengontrol setiap santri. Namun, Sekjen PBNU malah membantah.


"Saya kira pernyataan Ketum PBNU sudah tepat, meski Sekjen PBNU membantah," sambungnya. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang membenarkan yang demo di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu tersebut adalah santri NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," pungkasnya.

Namun, berdasarkan pemberitaan media, Helmy Faishal menyebut video tersebut hoax. Dia melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi massa aksi. "Sebuah video yang setelah kami lacak, pertama kali diunggah oleh situs portal-islam.id," jelas Helmy.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. [zul]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Negara Hadir, Penanganan Gempa NTT Dilakukan Cepat dan Terkoordinasi

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:26

Legislator PDIP Anggap Semu Keberhasilan Swasembada Pangan Pemerintah

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:18

Anggota PJ91 Gelar Plogging di Lapangan Utama Jamnas 2026

Minggu, 16 Agustus 2026 | 00:01

Dinamika Internal Organisasi Jelang Muktamar NU Makin Panas

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:46

HNI Berkontribusi dalam Gerakan Perekonomian dan Serap Tenaga Kerja

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:38

Program Prabowo Perkuat Layanan Kesehatan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:23

Tantangan Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 23:00

Transformasi BRI Tuai Pengakuan Global

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:52

Dampak Gempa NTT, Wings Air Batalkan 8 Penerbangan di Ende

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22:28

Pemerintah Kerahkan Personel Gabungan ke Daerah Terdampak Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya