Berita

Politik

Jika Benar Video Santri "Bunuh Menteri", PBNU Lebih Baik Minta Maaf

SELASA, 15 AGUSTUS 2017 | 17:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Sekjen PBNU A. Helmy Faishal Zaini akan membuat polemik soal video unjuk rasa santri yang berteriak "bunuh menteri" semakin panas. Karena bukannya mengakui dan minta maaf, dia malah menuding ada pihak-pihak yang ingin menyudutkan NU.

"Kalau video itu benar, lebih baik mengakui dan minta maaf saja. Kalau berkelit terus justru tak menyelesaikan persoalan," kata tegas pengamat politik dari POINT Indonesia, Arif Nurul Imam, saat dihubungi (Selasa, 15/8).

Apalagi kata dia, Ketua Umum PBNU sudah membenarkan bahwa yang demo itu adalah santri NU. Said Aqil mengakui tidak mungkin mengontrol setiap santri. Namun, Sekjen PBNU malah membantah.


"Saya kira pernyataan Ketum PBNU sudah tepat, meski Sekjen PBNU membantah," sambungnya. [Baca: Klarifikasi AMPPI: Tak Ada Instruksi Agar Santri Meneriakkan "Bunuh Menteri"]

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj memang membenarkan yang demo di Lumajang, Jawa Timur, pekan lalu tersebut adalah santri NU. "Ya itu kan anak-anak masa iya mau dikontrol satu-satu ya enggak bisa. Tapi kita sudah berikan pengarahan," katanya.

Dia menambahkan para santri demo sambil membawa bendera NU lantaran merasa tergusur dengan adanya full day school. "Karena yang akan tergusur itu kebanyakan madrasah yang dikelola oleh NU jumlahnya itu 76 ribu di Indonesia ini," pungkasnya.

Namun, berdasarkan pemberitaan media, Helmy Faishal menyebut video tersebut hoax. Dia melihat ada oknum-oknum tertentu yang sengaja memprovokasi massa aksi. "Sebuah video yang setelah kami lacak, pertama kali diunggah oleh situs portal-islam.id," jelas Helmy.

"Berita tersebut memiliki agenda ingin menyudutkan NU. Kami telah melakukan klarifikasi dan menerima laporan bahwa kejadian yang dikira terjadi di Purbalingga, padahal terjadi di Lumajang tersebut, murni merupakan perbuatan oknum yang sengaja memprovokasi massa aksi," tandas mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya