Berita

Politik

Arief Rachman: Santri Jangan Asal Demo Tolak FDS Tapi Tidak Tahu Masalah

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 19:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kebijakan Full Day School (FDS) cocok untuk diterapkan di perkotaan. Karena para orang tua di perkotaan seperti di Jakarta bekerja dari pagi hingga sore atau malam.

"Sehingga ini membantu anak-anak berada di tempat yang betul-betuk di-breafing oleh sekolah. Jadi lebih baik anak-anak di bawah bimbingan yang bertanggungjawab maka dibuat FDS," jelas pakar pendirikan Arief Rachman saat dihubungi (Senin, 14/8).

Menurutnya, FDS tepat untuk mengawal masa pertumbuhan anak. Yaitu untuk memastikan adanya pengasuhan yang baik.


"Pendapat saya, bahwa saya berpihak bukan pada FDS atau bukan tetapi saya berpihak kepada pengasuhan anak yang baik dan bertanggungjawab untuk pertumbuhan anak-anak," kata dia.

Namun, dia mengakui, semua pihak harus paham bahwa program ini tidak bisa dipaksakan untuk semua sekolah di Indonesia.

Pesantren yang memang santri berpisah dengan orang tua tidak perlu lagi FDS. "Kalau santri itu kan orang tuanya ada di rumah, ya berkebun atau nelayan. Sehingga tidak perlu full day school," tandasnya.

Karena itu lah, dia mengingatkan pondok pesantren atau para santri harus paham dengan wacana Full Day School (FDS) sebelum menolak kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut.

"Kenapa mereka menolak? Mereka harus paham. Jangan asal demo-demo saja tidak tahu masalah," ungkapnya.

Hal ini terkait aksi unjuk rasa para santri yang ramai di media sosial. Dalam aksi penolakan terhadap FDS itu, terlihat para santri berteriak 'bunuh menteri'. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya