Berita

Unjuk rasa santri

Politik

KPAI Sesalkan Unjuk Rasa Santri Yang Mengumbar Ancaman Kepada Mendikbud

SENIN, 14 AGUSTUS 2017 | 07:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan aksi demonstrasi sejumlah santri yang videonya viral di media sosial beberapa hari belakangan ini.

Karena dalam unjuk rasa menolak Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut, para santri mengeluarkan kata-kata yang bernada ancaman.

"Pertama demonstrasi yang mengandung ancaman itu sangat kita sesalkan. Karena ada kalimat, 'bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga'. Itu sangat tidak baik. Kita menghindarkan anak dari dunia kekerasan," jelas Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, saat dihubungi pagi ini.


Kedua, sambung Rita, unjuk rasa yang memuat ancaman tersebut dilakukan di ruang publik. Dampaknya sangat luas. Apalagi terekam video yang bisa ditonton siapa saja, termasuk anak-anak.

"Belum lagi anak-anak lain yang menonton video itu. Ruang publik seharusnya bisa tempat belajar bagi siapapun termasuk anak. Sementara video itu sangat tidak mendidik. Kita berharap video ini tidak diviralkan lagi," tutur Rita.

Ketiga, Rita menegaskan, pelibatan anak dalam demonstrasi perlu dipertimbangkan kembali karena rawan terjadi konflik sosial yang tidak aman dan tidak ramah bagi anak-anak.

Menurutnya, anak-anak bisa diarahkan menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik. Karena ada banyak cara dalam menyampaikan aspirasi.

"Aspirasi bisa diarahkan untuk disampaikan di forum anak atau dalam diskusi yang ramah anak, atau menyampaikan langsung ke DPRD atau Pemerintah Daerah. Itu kan bisa didengarkan pendapatnya," beber Rita.

Rita mengingatkan kasus serupa juga pernah terjadi belum lama ini. Yaitu, sebuah video anak-anak bernyanyi ‘bunuh si Ahok' saat pawai obor beberapa waktu lalu. "Ini sama. Kita berharap tidak terjadi lagi," tandasnya. [zul]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya