Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menagih janji Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NoÂmor 31 Tahun 2008 Tentang Bahan Pokok Strategis yang Bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk gula petani. Petani meminta agar ada pembebasan gula tani dari PPN 10 persen.
Sekretaris Jenderal APTRI M. Nur Khabsyin menjelaskan, revisi PMK merupakan amanat putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 39 tahun 2019 yang membatalkan pasal 4A Undang-Undang Pajak PerÂtambahan Nilai. Dalam aturan tersebut, gula tidak termasuk ke dalam 11 bahan pokok yang bebas PPN.
"Dengan putusan MK tersebut maka bahan pokok lain seperti gula harusnya juga bebas PPN," kata dia kepada Rakyat Merdeka, kemarin
Saat ini, hanya petani gula yang dibebaskan dari PPN. Hal itu berlaku bagi petani yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. SemenÂtara, gula tani masih dikenakan PPN. Biaya tersebut dibayarkan oleh konsumen akhir melalui pedagang.
Khabsyin menilai, dengan tidak segera dilakukannya revisi PMK tersebut, sudah satu bulan ini, gula petani tidak laku dijual dan menumpuk di pabrik.
"Harga gula petani ditawar sangat rendah, di bawah Rp 9 ribu per kilogram (kg), jauh di bawah biaya produksi, sehingga petani akan merugi. Para pedaÂgang juga masih takut membeli gula petani karena akan ditagih PPN," ujarnya.
Khabsyin menuturkan, petani tebu tidak bisa lagi menunggu lama kepastian pembebasan PPN gula petani. Jika revisi PMK tidak diterbitkan dalam waktu dekat, dikhawatirkan para petani tebu di seluruh Indonesia akan melakukan unjuk rasa di Istana Negara.
"Karena petani tebu sudah tidak tahan lagi dengan kondisi saat ini, di mana gula tani tidak laku dijual serta harganya sangat rendah," tegasnya.
Para petani tebu, lanjut dia, juga merasa aneh dengan jumlah gula di pasar masih tetap banyak walaupun tidak ada pedagang yang mau membeli gula petani. Dia menduga pasar sudah dipenuhi gula yang berasal dari operasi pasar, gula rafinasi akibat rembesan serta gula sisa stok 2017 yang mencapai 1,2 juta ton.
Sekretaris Jenderal KemenÂterian Keuangan Hadiyanto menyatakan revisi PMK tersebut sudah memasuki tahap final. PMK itu juga sedang dimintakan paraf kepada pejabat-pejabat yang berwenang di Kementerian Keuangan, yakni Direktur JenÂderal Pajak dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Selanjutnya, PMK itu nanti baru akan ditanÂdatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani. ***
