Berita

Hendri Satrio

Politik

Muhaimin Cs Bermanuver Karena Khawatir Kader PKB Dicopot

KAMIS, 10 AGUSTUS 2017 | 05:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus-menerus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan sekolah 8 jam sehari Senin-Jumat. Bahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini mengancam tak akan mengusung Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang jika kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendy tersebut tak dibatalkan.

Pengamat politik Hendri Satrio menjelaskan penolakan PKB tersebut bermotif politis. Terlebih di tengah isu reshuffle yang kian santer belakangan ini.

"PKB ini caper (cari perhatian) saja sebenarnya," jelas Hendri Satrio saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Rabu, 9/8).


Apalagi, kata dia, kinerja keberadaan kader-kader PKB yang ada di pemerintahan dipertanyakan. Bahkan kerap mendapat sorotan langsung dari Presiden Jokowi.

"Nampaknya PKB sedang unjuk gigi setelah sering 'digertak' oleh Presiden Jokowi. Minimal kursi menteri tidak berkurang," papar dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina ini.

Karena itu pulalah PKB berani mengancam tidak akan mendukung Jokowi kalau tuntutannya tersebut tak dipenuhi. Pesan yang ingin disampaikan adalah hati-hati kalau mengurangi menteri PKB.

"Jadi dia ini lagi caper, 'PKB besar loh, basisnya umat Islam'. Apalagi sekarang Jokowi ingin mengembalikan citra karena selama ini dinilai berseberangan dengan Islam. Kalau pisah dengan NU, nggak ada lagi temannya (Jokowi)," ungkapnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKB Maman Imanulhaq mengancam PKB tidak mencapreskan Jokowi di 2019 jika tidak mencabut kebijakan sekolah 8 jam Senin-Jumat tersebut.

"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius. Kalau tidak dituruti presiden, kita ingin katakan bahwa Jokowi sudah tidak berpihak kepada diniyah, Jokowi sudah menipu umat Islam, Jokowi sudah tidak perlu kita pertahankan (buat) 2019," ujar Maman di The Acacia Hotel, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, awal pekan ini. [zul]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya