Berita

Foto/Setkab

Politik

Jokowi: Klemar-Klemer atau Otoriter, Yang Benar Yang Mana?

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 18:17 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden RI Joko Widodo mengaku tidak mengerti, pada awal-awal menjabat kepala negara dirinya dikatakan ndeso dan klemar-klemer serta tidak tegas. Namun begitu, saat ingin menegakkan UU, menegakan hukum, malah dirinya disebut menjadi otoriter bahkan diktator.

"Yang benar yang mana?" ujar Jokowi sapaan akrab politisi PDIP itu dengan nada bertanya menjawab wartawan usai meresmikan Museum Keris Nusantara Surakarta, di Jalan Bhayangkara, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (9/8).

Jokowi menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, dan masing-masing lembaga mempunyai peran sendiri-sendiri.


"Mana yang mengontrol, mana yang mengawasi, mana yang melaksanakan program-program yang ada," ujarnya.

"Eksekutif misalnya, dan lembaga-lembaga yang lain yang ada, lembaga negara yang ada, juga ada pers, media, ada lembaga swadaya masyarakat ada. Ada masyarakat itu sendiri. Semuanya mengawasi," terang Jokowi menambahkan.

Mantan walikota Surakarta ini menegaskan bahwa negara ini negara hukum yang demokratis, yang itu dijamin oleh konstitusi, dan tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter.

"Tidak akan ada yang namanya diktator dan otoriter. Tidak akan ada," tegas Jokowi seperti dilansir dari laman setkab.go.id. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya