Berita

Foto/Net

Politik

Jokowi: Dalam Negara Konstitusi Tidak Ada Warga Negara Kelas 1

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 14:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden RI Joko Widodo mengatakan sebagai negara yang majemuk, Indonesia mempunyai pengalaman yang panjang dalam mengelola keragaman dan perbedaan.

Dari pengalaman itu, Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menyampaikan bahwa melihat pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan dan ideologi bangsa, dan UUD 1945 sebagai konsesus bersama antar seluruh elemen bangsa.

Segenap warga negara, lanjut Jokowi, memegang teguh konstitusi untuk memastikan adanya penghormatan, adanya perlindungan, adanya pemenuhan hak-hak asasi manusia dan hak warga negara bagi seluruh rakyat Indonesia, dan dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak-hak warga negara itu, maka setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan, memiliki kesetaraan dalam kehidupan bernegara.


"Dalam negara konstitusi tidak ada warga negara kelas 1, warga negara kelas 2, yang ada adalah warga negara Republik Indonesia," kata dia dalam sambutannya saat membuka Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia 2017 atau The Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) 2017 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengeh, Rabu (9/8).

Pengalaman itu, menurut Jokowi, semakin meneguhkan keyakinan dirinya bahwa konstitusi menjadi pelindung kemajemukan, pelindung keragaman, baik itu keragaman pendapat yang menjadi ciri khas demokrasi, maupun keragaman etnis, keragaman budaya dan agama.

"Konstitusilah yang menjaga agar tidak ada satupun kelompok yang secara sepihak memaksakan kehendaknya tanpa menghormati hak-hak warga negara yang lain. Selain itu sebagai negara demokrasi, Indonesia menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama dalam membangun praktik demokrasi yang sehat dan terlembaga," tegasnya.

Jokowi sebelumnya mengisahkan pengalamannya saat menjadi walikota Surakarta, yang merupakan sebuah kota yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Dirinya masih ingat bagaimana setiap hari harus menghadapi aspirasi, menghadapi tuntutan, bahkan protes dari warga kota Solo yang bukan hanya sangat beragam, tapi juga sangat dinamis.

"Pengalaman mengelola kota ini mengajarkan kepada saya, bahwa demokrasi dialogis dan prinsip-prinsip konstitusionalisme menjadi cara yang terbaik dalam mengelola keragaman," tutur Jokowi.

Ia menilai, Solo adalah salah satu mozaik keragaman yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Indonesia memiliki 34 provinsi, 516 kabupaten dan kota, dengan 714 suku, mempunyai lebih dari 1.100 bahasa lokal, dengan ekspresi seni budaya yang berbeda-beda.

"Kemajemukan itu bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu. Kita disatukan oleh cita-cita yang sama untuk mewujudkan negara Pancasila dalam bingkai konstitusi Undang-undang Dasar 1945," tegas Jokowi.

Dilansir dari laman setkab.go.id<.i>, pembukaan Kongres Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Institusi Sejenis se-Asia 2017 atau The Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions (AACC) 2017 itu dihadiri oleh Ketua MK RI Arief Hidayat, pimpinan lembaga negara, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Rektor UNS Ravik Karsidi, dan hakim MK negara sahabat. [rus]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya