Berita

@ILC_tvOnenews

Bisnis

Rizal Ramli: Pemerintah Bisa Jatuh Kalau Terjadi Instabilitas Harga Beras

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 01:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras. Karena ketidakpastian harga bisa menjatuhkan rezim penguasa.

"Siapapun pemerintah yang berkuasa bisa jatuh kalau ada instabilitas harga beras," jelasnya saat berbicara dalam acara ILC dengan tema "Maknyuss Menuai Kasus" yang disiarkan TVOne secara live Selasa malam.

Dia pun menyoroti peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Menurutnya setelah kejatuhan Orde Baru, peran Bulog semakin berkurang dengan digantikan swasta.


"Ini tentu ada risikonya terhadap pengendalian harga dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih jauh Rizal memaparkan bahwa Bulog memiliki stok beras sekitar 2 sampai 3 juta ton. Tapi dengan stok 2-3 juta ton beras itu bisa mengendalikan harga di pasar yang secara keseluruhan berjumlah 46 juta ton.

"Kalau lihai Kepala Bulognya, dia bisa stabilisasi harga. Jadi Kepala Bulog harus beroperasi seperti Bank Indonesia mengendalikan pasar valas," bebernya.

Apalagi, dia menyesalkan, kecenderungan Bulog yang doyan impor. Padahal biasanya tidak diperlukan impor. Akibatnya stok beras di gudang Bulog berlebihan.

"Akibatnya di gudang itu, umur beras jadi lama. Itu yang busuk, sebetulnya cocok untuk peternakan dikasih ke manusia yang beras raskin. Itu yang menyebakan banyak protes. Ini bisa terjadi karena over stocking," tegasnya.

Impor dipaksakan, katanya menambahan, karena sebenarnya pejabat Bulog tersebut ingin mencari komisi. "Karena motifnya, mau cari dana lah kasarnya," tandasnya. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya