Berita

@ILC_tvOnenews

Bisnis

Rizal Ramli: Pemerintah Bisa Jatuh Kalau Terjadi Instabilitas Harga Beras

RABU, 09 AGUSTUS 2017 | 01:22 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras. Karena ketidakpastian harga bisa menjatuhkan rezim penguasa.

"Siapapun pemerintah yang berkuasa bisa jatuh kalau ada instabilitas harga beras," jelasnya saat berbicara dalam acara ILC dengan tema "Maknyuss Menuai Kasus" yang disiarkan TVOne secara live Selasa malam.

Dia pun menyoroti peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebagai lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Menurutnya setelah kejatuhan Orde Baru, peran Bulog semakin berkurang dengan digantikan swasta.


"Ini tentu ada risikonya terhadap pengendalian harga dan sebagainya," ungkapnya.

Lebih jauh Rizal memaparkan bahwa Bulog memiliki stok beras sekitar 2 sampai 3 juta ton. Tapi dengan stok 2-3 juta ton beras itu bisa mengendalikan harga di pasar yang secara keseluruhan berjumlah 46 juta ton.

"Kalau lihai Kepala Bulognya, dia bisa stabilisasi harga. Jadi Kepala Bulog harus beroperasi seperti Bank Indonesia mengendalikan pasar valas," bebernya.

Apalagi, dia menyesalkan, kecenderungan Bulog yang doyan impor. Padahal biasanya tidak diperlukan impor. Akibatnya stok beras di gudang Bulog berlebihan.

"Akibatnya di gudang itu, umur beras jadi lama. Itu yang busuk, sebetulnya cocok untuk peternakan dikasih ke manusia yang beras raskin. Itu yang menyebakan banyak protes. Ini bisa terjadi karena over stocking," tegasnya.

Impor dipaksakan, katanya menambahan, karena sebenarnya pejabat Bulog tersebut ingin mencari komisi. "Karena motifnya, mau cari dana lah kasarnya," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya