Koperasi dan UKM tidak bisa lagi dimanjakan dengan bantuan-bantuan sosial (Bansos). Saat ini bantuan pemerintah lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing koperasi dan UKM.
Hal itu ditegaskan Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta saat membuka Sinergitas Aparatur dalam Rangka Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (7/8).
“Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sangat terbatas tapi tidak membuat kami berhenti untuk memberdayakan koperasi dan UKM, untuk itu harus melakukan terobosan. Tidak lagi zamannya pembangunan koperasi dan UKM lewat bansos. Saat ini yang lebih penting adalah penguatan dari sisi manajemen, SDM, kelembagaan, standarisasi produk,†tegas Wayan.
Dia menjelaskan pihaknya memiliki sejumlah program penguatan koperasi dan UKM seperti standarisasi dan sertifikasi hak cipta, merek dan halal. Wayan meminta agar UKM dapat mendaftarkan usahanya ke Kemenkop UKM untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
"Targetnya produk UKM memenuhi standar pasar dan produk UKM juga terlindungi hak ciptanya," tambah Wayan.
Disamping itu, Wayan menejelaskan ada fasilitasi terhadap pengembangan koperasi wisata serta mendukung UKM melalui pameran di luar negeri. Bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana tersebut dilakukan sangat selektif dan dipantau serta dievaluasi sehingga diketahui dampak program bagi koperasi dan UKM.
Program itu harus berdampak terhadap peningkatan jumlah dan kualitas produksi, peningkatan pemasaran, perbaikan SDM dan manajemen. Wayan menyebutkan salah satu bantuan yang dampaknya sangat besar antara lain pada pengembangan koperasi wisata.
“Salah satunya Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari di Lombok Utara dari satu unit kapal bantuan dari Kemenkop kini sudah menjadi lima unit kapal,†kata Wayan.
Sejumlah koperasi di Desa Wisata mendapat bantuan penguatan dan pendampingan terdapat di Batur, Gianyar, Kebumen, Lombok, Sabang, Magelang dan Kalimantan Tengah.
Contoh lainnya, KSU Puncak Ngengas, Sumbawa yang mendapat bantuan PLTMH dengan kapasitas 40 Kw saat ini telah melistriki 379 KK dan usaha produktif berupa pengolahan kopi.
Wayan menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dibangun untuk keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM. Tidak bisa hanya mengandalkan pusat dan kemudian diklaim oleh daerah namun daerah juga bertanggung jawab terhadap pembangunan koperasi dan UKM.
Sekretaris Dinas Koperasi Provinsi NTB M. Imron mengakui bantuan Kemenkop UKM selama ini mampu menggerakkan koperasi dan UKM di NTB. Untuk dia mendukung sinergi program koperasi dan UKM agar terjadi percepatan pertumbuhan koperasi dan UKM di daerahnya. Dia mengatakan koperasi dan UKM merupakan lembaga perekonomian yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kemiskinan.
Imron mengatakan NTB sangat berharap sinergi ini berjalan agar program pusat dan daerah terarah dan tepat sasaran.
Hal itu dapat dilakukan dengan mengkaji ulang program untuk melihat jika terjadi tumpang tindih program antar pusat dan daerah, mengidentifikasi potensi UKM, dan membangun kerangka bersama sehingga lebih mempercepat pengembangan koperasi dan UKM.
[san]
