3 Agustus 2017, Pusat Studi Kelirumologi bersama Paguyuban Punakawan serta Forum Kampung Kota menyelenggarakan Urun Rembug Kelirumologi dengan topik "Prinsip Individualisme dan Kolektivisme dalam Pembangunan Kota yang Adil dan Beradab" di Balairung Jaya Suprana Institute, Mall of Indonesia.
Narasumber utama adalah pejuang kemanusiaan, Sandyawan Sumardi menyampaikan oleh-oleh dari sebuah acara work shop internasional mengenai pembangunan kota yang adil dan beradab yang diselenggarakan di Soweto, Afrika Selatan.
Menyejahterakan
Acara urun rembug kelirumologi dihadiri Wakil Gubernur terpilih untuk masa bakti 2017-2022, Sandiaga Uno, cagub pada pilkada Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono, tokoh anti kemiskinan, Dr. H.S Dillon; tokoh masyarakat Luar Batang, Daeng Mansur; pujangga kritik sosial, Adhie Masardi; Pemimpin Umum
Kantor Berita Politik RMOL, Teguh Santosa; pembela kaum tertindas, Lieus Sungkharisma; para rakyat tergusur dari Bukit Duri, Kampung Pulo, Luar Batang, Pasar Akuarium, dan lain-lain tamu kehormatan.
Dari paparan Sandyawan Sumardi, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono, serta masukan tanggapan dari hadirin, terhadap oleh-oleh Sandyawan Sumardi dari Soweto, akhirnya dapat disimpulkan bahwa pembangunan kota yang adil dan beradab adalah pembangunan yang bukan menyengsarakan namun menyejahterakan rakyat.
Keadilan Kampung merupakan bagian hakiki sebuah kota yang tidak boleh dan tidak bisa begitu saja dimusnahkan dalam pembangunan kota. Kampung bukan untuk digusur namun ditata menjadi bagian integral sebuah kota yang adil dan beradab.
Rakyat yang telah menghuni secara turun menurun jelas sama sekali bukan warga liar, apalagi kaum kriminal perampas tanah negara maka hukumnya wajib tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan. Yang hukumnya wajib berkorban demi pembangunan adalah pemerintah, bukan rakyat apalagi rakyat miskin yang tidak memiliki harta benda kecuali harkat dan martabat sebagai sesama warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi asas Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia. Maka pembangunan kota yang adil dan beradab justru wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang merupakan bukan obyek namun subyek pembangunan.
Rakyat miskin memang secara ekonomis relatif tidak berdaya, namun jangan lupa bahwa roda mesin ekonomi nasional Indonesia justru digerakkan oleh mayoritas para pengusaha yang tergolong menengah dan kecil, termasuk para pedagang kaki lima yang nasibnya senantiasa harus siap dan ikhlas digusur-gusur.
KemanusiaanRakyat miskin memang terkesan tidak berdaya melawan penindasan, namun jangan lupa bahwa rakyat miskin dilindungi Tuhan Yang Maha Esa maka memiliki aji kesaktian kualatisme yang sangat mandraguna membuat para penindas kualat.
Fakta yang terjadi pada pilkada 2017 membuktikan bahwa pihak yang menggusur rakyat secara melanggar hukum, hak asasi manusia, agenda pembangunan berkelanjutan, Kemanusiaan Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia, akhirnya secara demokratis terbukti tidak dipilih oleh mayoritas rakyat untuk memimpin kota Jakarta.
Di atas kekuasaan ada hukum. Di atas hukum ada keadilan. Di atas keadilan masih ada kemanusiaan.
[***]Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan
