Berita

Nusantara

Gerindra: Perluasan Pembatasan Lintasan Motor Rugikan Warga DKI

MINGGU, 06 AGUSTUS 2017 | 22:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perluasan pembatasan lintasan sepeda motor yang digagas Pemprov DKI Jakarta dinilai merugikan warga. Terlebih, jika kebijakan tersebut tidak dikonsultasikan ke dewan yang merupakan wakil rakyat.

"Rencana perluasan larangan melintas sepeda motor mestinya harus dikonsultasikan ke legislatif. Dalam konsultasi, kan akan diketahui seperti apa kajian uji coba (mengatasi kemacetan) itu," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Dwi Ratna seperti dikutip RMOLJakarta, Minggu (6/8).

Ratna menilai, Pemprov DKI juga harus mensosialisasikan kebijakan ini sebelum menerapkan uji coba. Sehingga, masyarakat tidak kaget dengan perubahan tersebut.
 

 
Menurutnya, kebijakan yang terkesan terburu-buru ini telah menimbulkan keresahan masyarakat, terutama di kalangan bawah. Pasalnya, banyak kerugian yang dialami oleh pengendara motor atas pemberlakuaan peraturan tersebut.

"Apapun policy yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait perluasan larangan sepeda motor itu semua terkesan terburu-buru. Banyak sekali kerugian yang dituai pemilik sepeda motor kalau dilarang berjalan di sana," tegasnya.

Dinas Perhubungan DKI menyiapkan dua skenario perluasan pembatasan sepeda motor di Jakarta. Perluasan pembatasan dilakukan guna mengurai kemacetan akibat pembangunan infrastruktur di Jakarta.

Wakil Kepala Dishub DKI, Sigit Wijatmoko, mengatakan forum discussion group (FGD) yang akan digelar pada Rabu (9/8) mendatang, akan membahas dua skenario terkait pelaksanaan perluasan pembatasan sepeda motor.

Dikatakan Sigit, skenario pertama yakni pembatasan dilakukan dari Jalan Medan Merdeka Barat (Patung Kuda) hinga Bundaran Senayan.

"Dari TL (traffic light) Patung Kuda, Monas sampai dengan Bunderan Senayan dibuat larangan secara total untuk roda dua," kata Sigit.

Sigit menambahkan, skenario yang kedua yakni pelarangan sepeda motor dilakukan pembatasan waktu. Sepeda motor tetap akan dapat melintas di jalan yang tengah dilakukan pengerjaan infrastruktur.

Kedua, pembatasan jam/waktu melintas bagi kendaraan roda dua di ruas jalan yang sedang ada pembangunan infrastruktur. "Misalnya larangan pagi mulai pukul 06.00 sampai 10.00 dan atau sore hari untuk prioritas arus pulang kantor," jelas Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan diharapkan pada September 2017 perluasan pembatasan sepeda motor dapat diberlakukan. Sebelum pemberlakuan, Sigit mengatakan uji coba akam dilakukan terlebih dahulu.

"Penerapan paling lambat awal September 2017 jika semua stake holder setuju pada saat FGD. Harapannya bisa segera diujicobakan," tandas Sigit. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya