Desakan agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian masuk dalam bursa calon wakil presiden 2019, untuk mendampingi Joko Widodo, bisa merugikan Polri.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan itu karena Tito saat ini masih aktif sebagai petinggi Polri dan rentan dibawa-bawa ke dunia politik. Apalagi, beberapa kali Tito sendiri menjelaskan tidak punya keinginan terlibat dalam dunia politik.
Edi sendiri memahami desakan dari sebagian masyarakat itu sebagai wujud apresiasi atas kinerja Tito dalam mengelola keamanan.
"Kita akui, sejak Tito jadi Kapolri, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin baik. Kinerja Polri juga tambah profesional khususnya dalam menangani teror, narkoba dan kejahatan lainnya," ujarnya.
Hasil penelitian dan kajian Lemkapi menyebutkan bahwa ada banyak peningkatan kinerja kepolisian selama satu tahun pertama Tito menjabat . Anggaran Polri naik dalam tiga tahun terakhir, dari Rp 44 triliun menjadi Rp 84 triliun. Remunerasi anggota polri juga naik dari 30 persen menjadi 54 persen. Sedikitnya, tujuh Polda naik peringkat dari tipe B (bintang satu) ke tipe A (bintang dua).
"Pengelolaan keamanan mulai dari Pilkada serentak dan penanganan aksi demo di Jakarta dan kota besar lainnya juga bagus. Ini semua menunjukkkan kinerjanya cukup berhasil menjelang dua tahun masa kerjanya," kata dia.
Walau Tito diunggulkan, Edi mengingatkan lagi bahwa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu sendiri yang menyatakan tidak tertarik masuk dalam dunia politik. Ia lebih tertarik menjadi seorang pengajar daripada menjadi politikus.
Ia berpandangan, sosok Tito saat ini sangat dibutuhkan oleh Polri untuk terus meningkatkam profesionalisme. Tito harus terus diberi kesempatan membawa Polri ke arah perubahan hingga masa dinasnya hampir selesai.
"Kita harapkan Pak Tito menyelesaikan tugasnya minimal sampai tahun 2020," kata mantan Anggota Kompolnas ini.
Ia juga juga berharap semua pihak menahan diri dan tidak membawa nama Tito Karnavian ke panggung politik. Hal ini untuk menjaga kesejukan internal Polri dan menjaga profesionalisme Polri jauh dari urusan politik.
[ald]
