Ekonom senior Dr. Rizal Ramli di banyak kesempatan kerap mengingatkan bahwa Pemerintah harus inovatif dan kreatif dalam menyelamatkan anggaran. Dia menolak Pemerintah terus menjadikan utang sebagai solusi.
"Can we reduce debt by innovative means? Is there other financing options beyond increasing govt debt? Kreatif dong, Innovatif lah," ungkap Rizal belum lama ini.
Rizal menyampaikan itu saat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa utang menjadi solusi untuk menutupi kekurangan anggaran.
"Jadi kalau ingin APBN tanpa utang, maka belanja Negara harus saya potong sebanyak Rp397,2 triliun. Itu kan berarti balance?" kata SMI, sapaan akrabnya, dalam diskusi "Utang Untuk Apa dan Siapa" di kantornya,
akhir bulan lalu.
Sebelumnya, Rizal juga mengkritik Sri Mulyani yang memotong anggaran secara tajam untuk sektor sosial, tetapi anggaran untuk pembayaran pokok dan bunga utang tidak dipotong.
"Satu-satunya pos anggaran yang tidak diubah: pos pembayaran pokok dan bunga utang. Yang lain semuanya bisa dipotong, jelas sekali ke mana kesetiannya," ungkapnya.
Bagaimana terobosan Rizal Ramli dalam mengantisipasi utang dan inovasi dalam mendapatkan anggaran?
Saat menjadi Menteri Keuangan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli melakukan terobosan untuk menghindari utang negara menumpuk lebih banyak. Yaitu, dengan cara "gali lubang tutup lubang".
Misalnya ia menyepakati "Debt for Nature Swap" dengan Jerman. Saat itu, tahun 2000, ratusan juta dolar AS utang Indonesia dihapus dan ditukar dengan konservasi hutan.
Kemudian, tahun 2001, RR juga mengatur "Debt Swap" dengan Kuwait. "Utang mahal ditukar dengan utang bunga rendah. Kuwait saking gembiranya berhadiah gratis flyover Pasopati di Bandung," ungkapnya.
Tokoh yang pernah dipenjara pada masa Orde Baru ini juga mempunyai terobosan untuk mendapatkan dana membiayai APBN tanpa harus menjual saham perusahaan BUMN selembar pun.
Karena berdasarkan anjuran Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) dalam membiayai APBN adalah dengan menjual saham-saham BUMN yang bagus dan menguntungkan.
Rizal menolak anjuran tersebut. Karena menurutnya, jika privatisasi model IMF-Bank Dunia itu dijalankan, sebagaimana dilakukan di Rusia pada masa pemerintahan Boris Yeltsin pada tahun 1991-1999, arahnya berbelok dari privatisasi menjadi piratisasi alias perampokan. Istilah itu diungkapkan oleh Prof. Marshall Goldman dari Harvard University, Amerika Serikat.
Akibatnya raja-raja ekonomi baru bermunculan, yaitu mereka yang mampu dengan cepat menumpuk kekayaannya dengan memborong aset BUMN yang harganya supermurah.
Sebagai Menko Perekonomian saat itu, Rizal Ramli ogah mengobral saham BUMN yang bagus seperti PT Telkom dan PT Indosat, yang sahamnya dikenal sebagai saham blue chips di Bursa Efek Jakarta. Apalagi keduanya sudah dual listing dengan mencatatkan sahamnya di pasar modal Nasdaq, Amerika.
Jika terpaksa melakukan privatisasi, dia memilih dengan menjual saham BUMN ke publik lewat mekanisme pasar modal. Dengan cara itu, para pemilik uang di dalam negeri, termasuk lembaga-lembaga keuangan nasional yang memiliki sumber dana berlebih, berkesempatan membeli saham BUMN itu secara kompetitif.
"Saya tidak mau melakukan privatisasi ugal-ugalan seperti itu," kata Rizal. Selain itu, yang dilepas ke publik juga bukan BUMN pencetak duit, seperti Telkom dan Indosat, melainkan BUMN yang kinerjanya memble.
Nah, disinilah Rizal yang ketika itu menjadi Menko Perekonomian, menunjukkan kelasnya sebagai ekonom yang selalu berpikir out of the box. Untuk menggaet dana tanpa perlu melego selembar saham BUMN, dia memisahkan kepemilikan silang dan manajemen silang antara PT Telkom dan Indosat.
Ketika itu Telkom dan Indosat memiliki puluhan anak perusahaan yang dimiliki dan dikelola bersama, antara lain, PT Telkomsel, PT Satelindo, dan PT Lintas Arta. Dalam sebuah rapat tertutup dengan Menteri Perhubungan saat itu, Agum Gumelar, yang juga dihadiri segenap direksi dan komisaris kedua BUMN itu, Rizal mencetuskan gagasan penghapusan cross ownership dan cross management tadi.
"Pemerintah menghendaki, kepemilikan silang dan manajemen silang di anak-anak perusahaan PT Telkom dan Indosat diakhiri, sehingga akan tercipta kompetisi yang fair. Rakyat sebagai konsumen akan lebih diuntungkan. Bukan terus-terusan mempraktikan kerjasama terselubung yang cenderung merugikan rakyat," kata Rizal, membeberkan alasan yang melatarbelakangi gagasan pemisahan kepemilikan saham kedua BUMN itu.
Satu manfaat penting dari pemisahan kepemilikan silang bisa mendatangkan dana segar bagi keuangan negara sebesar Rp5 triliun. Uang itu berasal dari pajak transaksi dan pajak revaluasi aset kedua BUMN. Bisa dibayangkan, mendapatkan dana ekstra Rp5 triliun tanpa kehilangan saham. Sebuah terobosan yang sangat tidak lazim.
Namun sayangnya setelah Rizal Ramli tak lagi jadi menteri menyusul lengsernya Abdurrahman Wahid, Pemerintahan Megawati Soekarnoputri menjual Indosat ke Singapura.
[zul]
