Victor Bungtilu Laiskodat/Net
. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membantah keras tuduhan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat.
Victor Laiskodat menuduh empat partai politik termasuk Partai Demokrat berada di belakang kelompok ekstremis dan gerakan khilafah yang ingin mengganti NKRI.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nasidik mengatakan tuduhan bahwa Demokrat adalah salah satu parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perppu pembubaran ormas radikal sehingga harus "dibunuh" di NTT adalah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Demokrat di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya.
"Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perppu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar Partai Demokrat dijauhkan dari rakyat NTT," ujar Rachland Nasidik dalam konferensi pers di Kupang, TNN, Kamis (3/8). Konferensi pers juga dihadiri Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman, dan Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jefri Riwu Kore.
Dijelaskannya, ajakan kepada rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada Partai Demokrat di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT baik terkait pilkada gubernur dan pilkada sepuluh kabupaten.
"Ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam pilgub dan pilkada di NTT. Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan Partai Demokrat dari rakyat NTT," imbuhnya.
Untuk itu, seluruh rakyat NTT diminta untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik.
Ditambahkannya, Partai Demokrat tingkat nasional termasuk NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan anti kebhinnekaan.
"Bagi Partai Demokrat di seluruh wilayah republik, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinnekaan adalah harga mati. Karena itu adalah menjadi panggilan sejarah Partai Demokrat untuk terus mengawal Pancasila, NKRI, Kebhinnekaan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai hukum negara tertinggi," demikian Rachland Nasidik, Jubir Partai Demokrat.
[rus]
