Simpang Susun Semanggi, Solusi Atau Kolusi?

BEBERAPA hari lalu saya diwawancarai oleh wartawan dari sebuah stasiun televisi sawasta soal fly over Simpang Susun Semanggi, apakah akan efektif mengurai kemacetan? Teman wartawan itu menceritakan juga bahwa tanggal 17 Agustus 2017 nanti Simpang Susun Semanggi akan diresmikan penggunaannya. Saya jawab bahwa jalan baru, jalan tol dan non tol, under pass, fly over atau Simpang Susun Semanggi tidak akan efektif mengurai kemacetan di Jakarta?

Wong kemacetan Jakarta itu bukan karena kurang jalan baru. Pertama, Jakarta macet itu karena kurang nyamannya layanan angkutan umum yang ada sekarang ini. Kedua, Jakarta ini kurang ada kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga memang warga Jakarta lebih banyak yang memilih gunakan kendaraan pribadi dan membuat Jakarta tambah macet seperti sekarang ini.

Nah, seharusnya dua persoalan itu yang dijadikan pintu masuk penyelesaian macet Jakarta. Bukannya malah membangun jalan baru yang bukan solusi memecahkan kemacetan Jakarta. Kita sudah melihat bahwa pembangunan jalan baru itu tidak memecahkan jalan baru kan. Lihat pembangunan jalan layang non tol Kasablangka. Tetap saja kan jalan reguler Kasablangka macet parah walaupun sudah dibangun jalan layang non tol di sana.

Begitu pula dengan simpang jalan Matraman Salemba Jakarta Timur. Beberapa waktu di simpang jalan Matraman Salemba sudah dibangun fly over (jalan layang) yang katanya untuk mengurangi macet di simpang tersebut. Ternyata jalan di simpang tersebut tetap macet dan bahkan tambah parah macetnya saat ini. Tapi kok untuk menjawab tambah macetnya di simpang Matraman sekarang ini justru membuat jalan baru lagi yakni membuat under pass (jalan bawah tanah). Kondisi yang sudah macet parah, sekarang tambah macet lebih parah lagi karena sedang dibangun under pass di Simpang Matraman Salemba.

Sudah diakui oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa Simpang Susun Semanggi hanya mengurangi kemacetan 20 persen kemacetan di Semanggi. Artinya masih ada sisa kemacetan 80 persen yang harus dibuat kebijakannya untuk diselesaikan. Saya juga bertanya-tanya kenapa pemprov memilih solusi yang pengaruhnya kecil, hanya 20 persen? Bukan memilih membuat kebijakan intuk menjawab persoalan yang jauj lebih besar 80 persen di Simpang Semanggi?

Apa itu masalah yang kurang 80 persen itu? Kekurangannya adalah: Pertama, pemprov selama ini tidak pernah konsisten membuat peningkatan layanan angkutan umum massal. Kedua, pemprov selama ini kurang konsisten membuat kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Lagi-lagi harusnya yang dibuat pemprov adalah penambahan pada kedua kebijakan di atas, bukan membangun jalan baru. Jalan baru bukan solusi. Jalan baru justru menjadi karpet merah bagi peningkatan penggunaan kendaraan baru.

Apakah juga nanti jika di Simpang Susun Semanggi masih macet akan dibuat simpang bawah tanah (fly over) di Semanggi seperti di Simpang Matraman Salemba yang membangun under pass setelah Fly Over tidak efektif mengurai kemacetan. [***]

Azas Tigor Nainggolan
Penulis adalah Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)