Berita

Bisnis

Ketimpangan Akses Perumahan Di Jabodetabek Paling Parah

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 10:53 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa kebutuhan akan tempat tinggal terutama rumah susun di Jakarta semakin tinggi. Namun tidak sebanding dengan ketersediaan rusun.

Apalagi belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, warga yang terdata minta unit dirumah susun sudah hampir 11 ribu. Sedangkan unit yang tersedia yang kosong ada sekitar 1.500.

"Jelas, ada kesenjangan tinggi antara permintaan dan pasokan," jelas Bhima Yudhistira dalam keterangan persnya (Kamis, 1/8).


Diakuinya, permasalahan ketimpangan akses perumahan saat ini tengah menjadi tantangan serius di berbagai belahan dunia. Termasuk di Indonesia.

Penyebabnya, masyarakat tak mampu membeli lantaran harganya sudah terlalu tinggi. Pemerintah pernah melansir, mayoritas penduduk Indonesia dengan segmen menengah bawah hanya mampu untuk melakukan cicilan rumah sebesar Rp500 ribu per bulannya.  

Karena itu menurutnya, perlu terobosan nyata agar backlog bisa ditekan. Opsi yang bisa dipilih, pemerintah menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.

"Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta bangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi, masalahnya pengusaha properti seringkali membangun justru di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas," ungkapnya.

Pemerintah bisa meniru Singapura dimana pemerintah dan swasta berkolaborasi. Lahan disediakan, sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun. [zul]

Urusan tanah, kata Bhima, selama ini memang jadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan, belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta saja lebih lama di banding daerah seperti Manado dan Makassar.

"Jadi memang izin di pusat saja lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Selama ada skema land bank, mestinya banyak swasta tertarik," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya