Berita

HT-SP

Politik

Partai Nasdem Ogah Komentari Manuver Politik Hary Tanoe

KAMIS, 03 AGUSTUS 2017 | 07:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Nasdem tak mau mengomentari manuver politik Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Perindo yang selama ini menjadi 'oposisi' Pemerintahan berbalik akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Partai Nasdem yang menjadi bagian Pemerintahan sudah lebih dahulu menyatakan akan mengusung kembali Jokowi sebagai capres.


Saat dimintai tanggapan, Pengurus DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, menyerahkan dukungan Perindra tersebut ke partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-JK.

"Urusan koalisilah itu, kami tidak ada pendapat soal itu," kata anggota DPR RI saat dihubungi sesaat lalu (Kamis, 3/8).

Hary Tanoesoedibjo sebelumnya pernah menjadi bagian dari Partai Nasdem. Saat itu dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar.

Namun kemudian Bos MNC Grup tersebut keluar lalu bergabung dengan Partai Hanura. Tapi berbeda dengan Hanura dan juga Nasdem yang mengusung Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu, Hary Tanoe ikut di barisan Prabowo-Hatta.

Setelah Pilpres, Hary Tanoe keluar dari Hanura dan pada Februari 2015 mendeklarasikan Partai Perindo.

Kemarin, Sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofiq, menjelaskan Hary Tanoe memberikan pesan kepada publik bahwa Partai Perindo sedang mempertimbangkan untuk pencapresan dan dukungan kepada Jokowi.

Dukungan pencapresan Jokowi tersebut akan diresmikan di Rapimnas Partai Perindo, yang kemungkinan digelar akhir tahun 2017.

"Karena ini kan misi utamanya bagaimana Partai Perindo menjadi bagian dari kemajuan bangsa ya kita akan mempertimbangkan capres mana yang memungkinkan satu visi dan Pak Jokowi termasuk di dalam situ," jelas Rofiq soal alasan mendukung Jokowi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya