Berita

Wanto Sugito (berpeci)

Politik

Repdem Melengkapkan Bukti Pernyataan Arief Poyuono

SELASA, 01 AGUSTUS 2017 | 15:06 WIB | LAPORAN:

Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) serius melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, ke polisi.

Sebabnya, Arief menganggap wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh sebagian orang.

Sekjen Repdem, Wanto Sugito, menjelaskan bahwa pernyataan Arief telah mencemarkan nama baik PDIP. Repdem sendiri adalah organisasi sayap PDIP.


Repdem menanggap Arief menyebarkan ujaran kebencian. Terutama karena PKI merupakan organisasi terlarang, ideologinya bertentangan dengan Pancasila. Bahkan Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1996 belum dicabut.

Sambung Wanto, PDIP merupakan partai Pancasila, bukan berideologi Marxisme atau komunisme. PDIP menjunjung tinggi demokrasi dan tidak pernah melakukan subversi.

"Kami Repdem secara serentak melaporkan Arief Poyuono ke kepolisian atas penghinaan, pencemaran nama baik, serta ujaran kebencian terhadap PDIP," ujar Wanto saat ditemui di kantor Polda Metro Jaya, Jakarta (Selasa, 1/8).

Lebih lanjut Wanto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mengumpulkan bukti-bukti tudingan Arief yang notabene telah diberitakan sejumlah media massa. Dia yakin, pernyataan Arief telah melanggar UU ITE.

"Dalam konteks pernyataan Waketum Gerindra itu memang ada unsur pidananya. Hasil laporan dan konsultasi kami di Mapolda Metro Jaya, diminta untuk melengkapi beberapa berkas, seperti pernyataan Waketum Gerindra di media online," ujar Wanto.

Pernyataan Arief bahwa PDIP wajar jika disamakan dengan PKI berawal dari kritiknya terhadap Presidential Threshold 20 persen dalam UU Pemiliu yang baru. Menurut dia, PT itu bukan cuma menipu rakyat, tetapi juga melanggar hak konstitusi masyarakat dalam negara demokrasi. Menurut dia, PDIP dan barisan parpol pendukung pemerintah yang menyetujui PT 20 persen telah membodohi masyarakat.

"Kurang sampai otaknya untuk mikir tentang sebuah hak konstitusi warga negara dalam negara demokrasi. Jadi, wajar saja kalau PDIP disamakan denga PKI, habis sering membuat lawak politik dan menipu rakyat," ujar Arief, kemarin. [ald]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya