Menkopolhukam Wiranto mengaku heran dengan kondisi politik di Tanah Air. Kata dia, Presiden Jokowi yang sering mendapat pujian dari dunia internasional, justru dipandang sebelah mata, bahkan dicaci sendiri oleh rakyatnya.
Hal ini disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi kepemudaan internasional, Junior Chamber Internasional (JCI), di Grand Sahid, Jakarta, kemarin. Wiranto mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus menuju visi masyarakat Indonesia adil dan makmur, antara lain dengan membangun basis ekonomi yang baru. Tak mudah memang, apalagi saat ekonomi dunia sedang lesu. Wiranto juga mengatakan, pemerintah tak menutup mata dengan tingginya kesenjangan sosial saat ini. Tapi, pemerintah berada dalam jalur yang benar mencapai visi tersebut.
Beberapa capaian sudah terlihat hasilnya. Misalnya, konsep membangun dari pinggiran dengan mengenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Selain itu, ada juga penyeragaman harga BBM. Kini, harga BBM di Pulau Jawa dengan di Papua relatif sama.
Di sektor ekonomi, lanjut dia, pemerintah tengah memangkas berbagai regulasi untuk mendongkrak investasi dalam negeri. Hasilnya, izin-izin yang tak perlu dihapus. Izin investasi yang biasa berbulan-bulan bisa selesai dalam waktu satu jam. Program lain adalah sinergi antara pengusaha atau konglomerat dengan UMKM.
Atas berbagai usaha itu, lanjut Wiranto, ekonomi Indonesia saat ini bisa bertahan di saat kondisi dunia yang tidak menguntungkan. Pertumbuhan ekonomi masih stabil. Atas hasil itu, Wiranto mengatakan Presiden Jokowi kerap mendapat apresiasi dari dunia internasional.
Nah, yang bikin heran, lanjut dia, di dalam negeri Presiden Jokowi justru kerap dipandang sebelah mata. Tak jarang malah mendapat hujatan. "Dibilang banyak utang, diktator dan tidak demokratis," kata Wiranto.
Wiranto memang tak menjelaskan apa saja pujian dari dunia internasional itu. Namun sekadar tahu saja, dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia memang beberapa kali mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Misalnya, hasil survei dari
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencatat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini mencapat 80 persen. Melesat dibanding tahun 2007 yang hanya 28 persen.
Pujian terakhir datang dari Bos Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Istana, Rabu (26/7) pekan lalu. Kim memuji kepemimpinan Jokowi dalam reformasi regulasi di bidang ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tetap 5 persen saat ekonomi dunia sedang lesu. Jika reformasi regulasi ekonomi ini terus dilanjutkan dengan tambahan perbaikan di sana-sini, Kim memprediksi, Indonesia bisa bergerak dari negara berpendapatan rendah menuju negara berpendapatan menengah hanya dalam waktu singkat. "Ini akan membuat iri mayoritas negara di dunia," ungkapnya.
Menanggapi hasil survei dan pujian itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini mengindikasikan pemerintah "telah bekerja dengan baik".
Apa benar? Pengamat komunikasi politik dari UIN Prof Andi Faisal menilai apa yang disampaikan Wiranto adalah hal yang wajar. Sebagai seorang anak buah presiden, Wiranto memang harus mengapresiasi dan memuji berbagai capaian pemerintah. Terlebih Wiranto adalah seorang menkopolhukam dan juga seorang politis. "Di satu sisi beliau sedang cari aman," kata Andi, kepada
Rakyat Merdeka, tadi malam.
Andi melanjutkan, di satu sisi, Wiranto mengakui bahwa ada gejolak di masyarakat saat ini. Yaitu rasa ketidaksukaan rakyat terhadap Jokowi yang diawali dengan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan itu sesuatu yang nyata. Apalagi jika yang menjadi rujukan adalah media sosial. "Bisa dianggap apa yang ada di media sosial ini perwakilan dari kelompok yang bebas bicara. Media tersebut mengungkapkan realita hidup masyarakat secara real. Bisa dibilang itu gambaran kebenaran. Berbeda dengan media mainstream yang tentu ada gap-nya?" ujarnya.
Jadi apakah ada informasi yang berbeda yang didapat dunia internasional dan rakyat? Andi bilang, tentu tidak semua masyarakat dunia juga memuji kepemimpinan Jokowi. Dia bilang, kekhawatiran orang Indonesia juga dirasakan oleh orang luar negeri. Soal ekonomi yang gagal, utang, dan demokrasi dan penegakan hukum. Andi yang mengaku baru pulang dari luar negeri pun bercerita media luar negeri saat ini melihat kondisi politik Indonesia sedang menghangat karena ada janji politik yang tidak dilaksanakan dan gagal dalam peningkatan ekonomi. "Dan sekarang ini, ada perlawanan dari kelompok oposisi yang ditopang oleh yang dimasukkan dalam kategori agamis," tuntasnya.
Pengamat ekonomi dari Indef Enny Sri Hartati, mengakui memang ada apresiasi terhadap pemerintah dari dunia internasional. Antara lain dari hasil survei OECD. Namun, Enny mengingatkan agar pemerintah tidak cepat puas. Stabilitas politik dari survei itu harus bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yaitu pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Dan jika mengacu pada pencapaian ekonomi, indikator-indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi yang relatif stagnan.
Misalnya, kebanyakan investasi yang mengalir ke Indonesia selama ini justru investasi portofolio, sementara pertumbuhan penanaman modal asing, atau
foreign direct investment (FDI) masih sangat minim.
Belum lagi destinasi dari investasi itu kebanyakan ke sektor-sektor industri primer dan tersier. Padahal, pemerintah menghendaki agar investasi masuk ke sektor industri manufaktur padat karya yang merupakan industri sekunder. Hasilnya, penciptaan tenaga kerja juga masih minim. "Kebanyakan yang masuk justru di dua sektor itu, seperti sektor sumber daya alam dan di sektor jasa. Sementara di industri sekunder, seperti industri padat karya masih minus," jelasnya. ***
