Berita

Sri Sultan HB X

Politik

Presidium MRI Dukung Penuh Penetapan Kembali Sri Sultan HB X Sebagai Gubernur DIY

SENIN, 31 JULI 2017 | 05:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti mendukung penetapan kembali Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DI Yogyakarta untuk periode 2017-2022, sesuai UU Keistimewaan Yogyakarta.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dukungan penuh Presidium MRI kepada Sri Sultan HB X.

Pertama, dukungan Sri Sultan HB X untuk kembali ke UUD 45 asli dan memperkuat hak-hak rakyat pribumi. Kedua, Sri Sultan HB X bersama Umat Islam mendukung Gerakan Keagamaan Islam yang saat ini dijadikan musuh rezim Jokowi dan jaringan Kekuasaannya.


"Prinsip ini sama dengan Prinsip Umat Islam dan Presidium MRI," jelas Suyuti lewat pesan (Senin, 31/7).

Ketiga, Sri Sultan HB X dengan tegas menolak pembangunan infrastruktur yang terkait dengan proyek OBOR (One Belt One Road) One Cina, baik yang berada di Daerahnya maupun yang berskala Nasional.

Menurutnya, keputusan Sri Sultan HB X itu juga sejalan dengan perjuangan Presidium MRI. Karena memang rakyat banyak menolak Indonesia dijadikan Negara Bagian Cina Raya.

Keempat, persoalan nama baru Sultan HB X, dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono bukan menjadi persoalan. Karena sesuai UUD 45 asli, Pasal 18B tentang Hak Istimewa dan Hak-Hak Adat yang harus diakui dan dihormati Negara. Berdasarkan sejarah pada 19 Agustus 1945 kedudukan Kooti Kesultanan Yogyakarta telah disidangkan sebagai pengakuan lahirnya Negara Indonesia sekaligus Rasa Syukur pada Allah yang menjadi dasar dikeluarkannya Dekrit Sri Sultan HB IX sebagai Keputusan Resmi Kerajaan untuk Berintegrasi Kepada Republik Indonesia pada 5 September 1945.

"Dan atas lahirnya Maklumat No.18 1946 oleh Sri Sultan HBX dan Sri Paduka PA VIII DIY ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dari bersatunya dua Monarki Kesultanan dan Pakualaman," imbuhnya.

Kelima, terkait persoalan nama panjang Sri Sultan HB X untuk penetapan sebagai Gubernur DIY, pihaknya menduga ada intervensi Rezim Jokowi yang memanfaatkan konflik di Kesultanan DIY demi kepentingan rezim Jokowi beserta Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan untuk kepentingan penguasaan Cina atas Indonesia. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya