Berita

Politik

Ambang Batas Presiden Bisa Munculkan 4 Pasangan Capres

MINGGU, 30 JULI 2017 | 19:31 WIB | LAPORAN:

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20-25 persen diyakini tak akan menyebabkan calon tunggal dalam Pilpres 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai bahwa calon dalam Pilpres 2019 bisa  memungkinkan hingga empat pasangan calon jika beberapa parpol melakukan koalisi.

"Menurut saya kalau ada asumsi ambang batas kemarin akan memicu calon tunggal, tidak juga," ujar Ace dalam diskusi di D'Hotel, Jakarta, Minggu (30/7).


Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan, Pilpres 2019 bisa mencapai empat pasang jika Golkar, Nasdem, dan PPP berkoalisi mencalonkan Jokowi. Kemudian PDIP dan Hanura mengusung satu calon, kemudian koalisi antara PKB, PAN, dan Demokrat. Dan Gerindra berkoalisi dengan PKS.

"Kalau di kubu Gerindra dan PKS bersatu katakanlah memang kursinya menjadi 20,18 persen. Kalau mereka mau mengusung Pak Prabowo sebagai presiden, saya rasa cukup," timpalnya.

"Waktu kemarin kita diserang bahwa ada upaya untuk melanggengkan calon tunggal dalam proses ambang batas 20 persen, saya rasa tidak beralasan. Karena PKS dan Gerindra bersatu saja menjadi satu koalisi itu sudah cukup untuk mencalonkan satu presiden," tambah Ace.

Mengenai siapa tokoh yang akan diusung, menurut Ace, publik masih harus menunggu. Namun yang pasti, ia menyampaikan bahwa siapa pun tokoh yang akan diusung koalisi tentu memiliki kepentingan politik.

"Di tingkat pendukung Jokowi, masih sepakat Pak Jokowi ini sudah pasti. Tapi wakilnya ini yang pasti akan menjadi negosiasi panjang. Menurut saya membaca Pilpres 2019 masih sangat jauh, masih memungkinkan adanya perubahan politik," pungkasnya.

Ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Juli lalu dalam Sidang Paripurna Pengesahan RUU Pemilu. Pengesahan UU tersebut sempat diwarnai oleh aksi walk out dari empat Partai seperti PAN, PKS, Demokrat dan juga Gerindra. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya