Amandemen terhadap UUD 1945 yang bersifat liberal kapitalistik telah melanggengkan penggunaan kekuasaan atas pemerintah yang berkuasa saat ini.
Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri menanggapi bantahan Presiden Joko Widodo soal tudingan abuse of power dengan dalih telah menjalankan demokrasi Pancasila.
"Derivat demokrasi yang ada adalah demokrasi liberal, dan sudah mengarah otoriterisme anti kritik. Buktinya semua yang bertentangan dengan penguasa dikriminalisasi, bahkan dicap makar dan pembunuhan karakter," jelasnya kepada redaksi, Sabtu (29/7).
Menurutnya, rakyat Indonesia sudah tahu akan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah, hanya saja tidak berani menyatakan pendapat secara terbuka. Salah satunya soal pengesahan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang terkesan dipaksakan sehingga menguntungkan pihak-pihak dengan kepentingan tertentu.
"Belajar dari sejarah, mirip ketika kapitalisme sedang sekarat yang timbul kediktatoran. Seperti aksi polisionil Gestapo Nazi. Aktivis anti Nazi ditangkapi," beber Mbak Rachma, sapaan akrabnya.
Pendiri Partai Pelopor itu mengaku prihatin atas terus meningkatnya utang uar negeri Indonesia yang kini mencapai lebih dari Rp 4.000 triliun. Ditambah lagi, defisit dalam APBN yang sudah mencapai 50 persen hingg utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akibat dikorupsi pengusaha nakal mencapai di atas Rp 700 triliun.
"Semua tergantung impor dan bantuan asing. Rakyat kecil dikenai pajak. Ini era kapitalismus im niedergang," tegas Mbak Rachma.
[wah]
