Berita

Politik

DPR: Realisasi Badan Pangan Sudah Utang Dua Tahun

SABTU, 29 JULI 2017 | 14:30 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi menilai carut marut pangan di Indonesia lantaran pemerintah lamban dalam membuat Badan Pangan Nasional yang seharusnya sudah berdiri tahun 2015 lalu.

Menurutnya, badan pangan penting direalisasikan untuk menjaga keutuhan pangan di Indonesia. Sebab badan yang bertangungjawab langsung ke presiden itu, mampu melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi antar sektoral, baik dari kementerian maupun lembaga yang terkait dengan pangan.

"Sehingga nantinya tata kelola, tata niaga, mekanisme, kemudian aturan yang berkaitan dengan pangan diiatur oleh badan ini. Jadi sangat penting sekali lembaga ini, yang seharusnya Oktober 2015 sudah terbentuk tetapi sampai sekarang belum terbentuk," jelasnya dalam diskusi bertema 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 29/7).


Lebih lanjut, DPR juga telah mengingatkan pemerintah mengenai pembentukan badan tersebut, namun pemerintah hanya memberi jawaban dalam waktu dekat badan pangan nasional akan terbentuk.

Belakangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mengumumkan Badan Pangan Nasional setelah Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah lalu.

"Pemerintah sudah utang kepada UU selama dua tahun. Beberapa hari lalu saya sudah konfirmasi ke menpan RB menyatakan secara prinsif draf badan pangan nasional ini sudah siap di undangkan, dan janjinya dalam waktu dibawa ke presiden," ujar Viva.

Politisi PAN tersebut menambahkan, dengan terbentuknya badan pangan, carut marut tata kelola dan harga pangan bisa ditekan. Sebab selama ini harga pangan strategis tidak bisa diawasi sepenuhnya pemerintah. Viva meyakini Badan Pangan Nasional bisa menstabilkan harga pangan, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa mensejahterakan petani.

"Di pasar itu ada perlakuan ekonomi yang tidak seimbang sehingga membuat petani tidak mendapat keuntungan. Nah bagi pemerintah logikanya bagaimana, mendekatkan produsen dan konsumen agar harga lebih stabil lebih seimbang sehingga pola mekanismenya lebih efektif efisien. Maka dari itu badan pangan ini penting direalisasikan," imbuhnya. [wah]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya