Berita

Politik

DPR: Realisasi Badan Pangan Sudah Utang Dua Tahun

SABTU, 29 JULI 2017 | 14:30 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Muladi menilai carut marut pangan di Indonesia lantaran pemerintah lamban dalam membuat Badan Pangan Nasional yang seharusnya sudah berdiri tahun 2015 lalu.

Menurutnya, badan pangan penting direalisasikan untuk menjaga keutuhan pangan di Indonesia. Sebab badan yang bertangungjawab langsung ke presiden itu, mampu melakukan koordinasi, integrasi dan singkronisasi antar sektoral, baik dari kementerian maupun lembaga yang terkait dengan pangan.

"Sehingga nantinya tata kelola, tata niaga, mekanisme, kemudian aturan yang berkaitan dengan pangan diiatur oleh badan ini. Jadi sangat penting sekali lembaga ini, yang seharusnya Oktober 2015 sudah terbentuk tetapi sampai sekarang belum terbentuk," jelasnya dalam diskusi bertema 'Bisakah Beras dan Garam Beres?' di kawasan Menteng, Jakarta (Sabtu, 29/7).


Lebih lanjut, DPR juga telah mengingatkan pemerintah mengenai pembentukan badan tersebut, namun pemerintah hanya memberi jawaban dalam waktu dekat badan pangan nasional akan terbentuk.

Belakangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berjanji akan mengumumkan Badan Pangan Nasional setelah Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah lalu.

"Pemerintah sudah utang kepada UU selama dua tahun. Beberapa hari lalu saya sudah konfirmasi ke menpan RB menyatakan secara prinsif draf badan pangan nasional ini sudah siap di undangkan, dan janjinya dalam waktu dibawa ke presiden," ujar Viva.

Politisi PAN tersebut menambahkan, dengan terbentuknya badan pangan, carut marut tata kelola dan harga pangan bisa ditekan. Sebab selama ini harga pangan strategis tidak bisa diawasi sepenuhnya pemerintah. Viva meyakini Badan Pangan Nasional bisa menstabilkan harga pangan, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa mensejahterakan petani.

"Di pasar itu ada perlakuan ekonomi yang tidak seimbang sehingga membuat petani tidak mendapat keuntungan. Nah bagi pemerintah logikanya bagaimana, mendekatkan produsen dan konsumen agar harga lebih stabil lebih seimbang sehingga pola mekanismenya lebih efektif efisien. Maka dari itu badan pangan ini penting direalisasikan," imbuhnya. [wah]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Galang Kekuatan Daerah, Reynaldo Bryan Mantap Maju Jadi Caketum HIPMI

Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:13

Anak Muda Akrab dengan Investasi, tapi Tanpa Perencanaan Finansial

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:59

Cuaca Ekstrem di Arab Saudi, DPR Ingatkan Jemaah Haji Waspadai Heatstroke

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:46

Dolar AS Menguat 5 Hari Beruntun Dipicu Lonjakan Minyak dan Efek Perang Iran

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:33

Sindikat Internasional Digrebek, Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Serius Berantas Judol!

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:19

STOXX hingga DAX Ambles, Investor Eropa Dibayangi Risiko Inflasi

Sabtu, 16 Mei 2026 | 07:03

Pesanan Hukum terhadap Nadiem Bernilai Luar Biasa

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:44

Volume Sampah di Bogor Melonjak Imbas MBG

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:37

Industri Herbal Diprediksi Berkembang Positif

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:23

Adi Soemarmo Masuk Tiga Besar Embarkasi Haji Tersibuk

Sabtu, 16 Mei 2026 | 06:16

Selengkapnya