Berita

Net

Hukum

Pansus Harus Turunkan Tim Selidiki Taktik Interogasi KPK

JUMAT, 28 JULI 2017 | 22:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR RI diingatkan pentingnya mendalami pengakuan Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu mengaku diancam, disekap hingga disuruh menyampaikan kesaksian sesuai pesanan jaksa KPK di dalam persidangan.

"Pansus harus menurunkan tim investigasi. Pansus bisa merekomendasi tim penyelidik independen," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi kepada redaksi, Jumat (28/7).

Menurut Adhie, ancaman dan kekerasan yang dialami Niko harus dibongkar. Sehingga diketahui apakah cara-cara itu merupakan kebijakan institusi di KPK atau hanya dilakukan oknum penyidik semata.


"Kalau kebijakan institusi berarti harus dilakukan pembenahan mendasar, dan merekomendasikan cara-cara seperti ini tidak dilakukan lagi.Tapi kalau dilakukan individu penyidik harus ada tindakan dari institusi. Bisa Komite Etik KPK, misalnya, menjatuhkan sanksi," papar Adhie.

Adhie lantas mengingatkan taktik interogasi paksaan pernah dilakukan terhadap tahanan tersangka teroris oleh CIA di era pemerintahan Gorge W. Bush. Ketika itu dunia internasional mengecam. Belakangan diketahui taktik ini bagian dari program CIA, bahkan dianggap kebijakan negara karena disetujui oleh Bush.

"Kalau yang terjadi di KPK benar maka ini lebih ngaco lagi. Kasus (dengan kesaksian Niko) tidak ada tapi dibuatkan sandiwara. Jadi seseorang ditahan karena sandiwara atau karena diskenariokan, jelas ini melanggar kejahatan kemanusiaan," tukas Adhie

Ancaman dan penyekapan sendiri diungkap Niko saat diundang dalam rapat Pansus KPK, di Komplek Parlemen pada Selasa lalu (25/7). [wah]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya