Berita

Hukum

Mahasiswa Berikan "Obat Kuat" Agar Bareskrim Berani Usut Ketua KPK

RABU, 26 JULI 2017 | 21:49 WIB | LAPORAN:

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (GPS KPK) mendatangi kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baraskrim Polri, di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Kedatangan mereka meminta Baresrim Polri untuk menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut dengan ikut mengawal penanganan kasus hukum yang diduga melibatkan internal KPK, baik yang aktif maupun purna bakti.

Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa hari terakhir ini banyak pemberiataan di media massa menyebutkan bahwa sejumlah mantan pejabat KPK terlibat korupsi.


"Seperti mantan wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, yang disangka menerima 1 miliar dari Nazaruddin berdasarkan keterangan Yulianis," ujar Lutfi S selaku peneliti GPS KPK di gedung Ombudsman.

Bahkan lanjut Lutfi, seorang mantan pimpinan KPK, Waluyo pun diperiksa jajaran Bareskrim karena diduga terlibat kasus penjualan aset PT Pertamina.

Menurut Lutfi, hal itu akan berdampak pada citra institusi KPK dimata publik. Terutama ketua KPK saat ini Agus Raharjo yang disangka terlibat kasus korupsi E-KTP soal 10 pertanyaan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. "Supaya ini tidak dikait-kaitkan dengan lembaga KPK," terang dia.

Ia pun menyampaikan pesan kepada Agus Raharjo agar mau menjawab semua sangkaan kepadanya. Supaya publik tidak mengaitkan masalah ini dengan institusi KPK.

Dalam kesempatan ini, GPS KPK memberikan obat kuat, suplemen anti gentar agar Dittipikor Bareskrim kuat, tetap sehat, dan yang terpenting tetap berani memeriksa, menyelidiki, hingga menetapkan status hukum kepada siapapun termasuk ketua KPK Agus Raharjo jika terbukti bermasalah untuk menyelamatkan institusi KPK.

"Kami yakin Bareskrim Polri bersama rakyat khususnya mahasiswa dapat menjaga institusi KPK dari kepentingan oknum internal maupun eksternal yang diduga ingin menggunakan lembaga untuk melemahkan bahkan memberangus KPK sebagai institusi rasuah di negara kita," demikian Lutfi.[zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya