Berita

Hukum

Mahasiswa Berikan "Obat Kuat" Agar Bareskrim Berani Usut Ketua KPK

RABU, 26 JULI 2017 | 21:49 WIB | LAPORAN:

Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (GPS KPK) mendatangi kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Baraskrim Polri, di Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Kedatangan mereka meminta Baresrim Polri untuk menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut dengan ikut mengawal penanganan kasus hukum yang diduga melibatkan internal KPK, baik yang aktif maupun purna bakti.

Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa hari terakhir ini banyak pemberiataan di media massa menyebutkan bahwa sejumlah mantan pejabat KPK terlibat korupsi.


"Seperti mantan wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja, yang disangka menerima 1 miliar dari Nazaruddin berdasarkan keterangan Yulianis," ujar Lutfi S selaku peneliti GPS KPK di gedung Ombudsman.

Bahkan lanjut Lutfi, seorang mantan pimpinan KPK, Waluyo pun diperiksa jajaran Bareskrim karena diduga terlibat kasus penjualan aset PT Pertamina.

Menurut Lutfi, hal itu akan berdampak pada citra institusi KPK dimata publik. Terutama ketua KPK saat ini Agus Raharjo yang disangka terlibat kasus korupsi E-KTP soal 10 pertanyaan wakil ketua DPR Fahri Hamzah. "Supaya ini tidak dikait-kaitkan dengan lembaga KPK," terang dia.

Ia pun menyampaikan pesan kepada Agus Raharjo agar mau menjawab semua sangkaan kepadanya. Supaya publik tidak mengaitkan masalah ini dengan institusi KPK.

Dalam kesempatan ini, GPS KPK memberikan obat kuat, suplemen anti gentar agar Dittipikor Bareskrim kuat, tetap sehat, dan yang terpenting tetap berani memeriksa, menyelidiki, hingga menetapkan status hukum kepada siapapun termasuk ketua KPK Agus Raharjo jika terbukti bermasalah untuk menyelamatkan institusi KPK.

"Kami yakin Bareskrim Polri bersama rakyat khususnya mahasiswa dapat menjaga institusi KPK dari kepentingan oknum internal maupun eksternal yang diduga ingin menggunakan lembaga untuk melemahkan bahkan memberangus KPK sebagai institusi rasuah di negara kita," demikian Lutfi.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya