Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

Anakronisme Nasionalisme

RABU, 26 JULI 2017 | 07:32 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

SEBAGAI warga Indonesia, adalah wajar apabila saya selalu berupaya menggelorakan semangat nasionalisme demi menjunjung tinggi kepentingan Indonesia pada segenap bidang kehidupan termasuk ekonomi. Maka dalam hal penanaman modal di dalam negeri, saya selalu lebih mengharapkan peran para pemilik modal yang warga Indonesia ketimbang para pemilik modal yang warga asing.

Namun para ilmuwan ekonomi penganut aliran neo-liberalisme yang sebenarnya sekadar terminologi kedok aliran neo-imperialisme era globalisasi meyakini bahwa apa yang disebut sebagai nasionalisme pada hakikatnya sudah anakronis alias ketinggalan zaman .  

Bahan Baku Obat



Di pertengahan tahun 2017, Pemerintah Indonesia menghapus 35 bidang usaha dari Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam paket kebijakan ekonomi jilid X. Kini investor asing bisa sepenuhnya atau menanamkan modal 100 persen untuk menguasai bidang-bidang usaha tersebut.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mencontohkan sejumlah bidang usaha yang terbuka lebar untuk asing, yaitu industri perfilman, seperti pertunjukan bioskop, restoran, bar, kafe, dan industri cold storage atau mesin pendingin. Bidang lainnya adalah penyelenggaraan transaksi perdagangan secara elektronik yang nilai investasinya di atas Rp 100 miliar. Selain itu, pemerintah juga membuka sepenuhnya bisnis bagi investor asing di bidang pengusahaan jalan tol dan bahan baku obat. Kebijakan terbaru ini mencegah supaya investasi di Indonesia tidak turun.  

Darmin menjelaskan, untuk industri bahan baku obat, misalnya, dalam DNI sebelumnya hanya dibuka 85 persen, tetapi kini 100 persen bisa dikuasai asing. Ini dilakukan agar ada perusahaan asing yang mau membuka pabrik pembuatan bahan baku obat di dalam negeri.

Pariwisata


Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, kebijakan mengundang masuk asing dalam usaha restoran adalah untuk memberi fasilitas dan kemudahan bagi sektor pariwisata di Indonesia. Sebelumnya, asing hanya diizinkan memiliki porsi 51 persen saham. Arief menyebut Pulau Komodo di Labuan Bajo banyak dikunjungi wisatawan dari Italia. Sayangnya, di sana tak terdapat restoran dengan menu khas Italia.

Meski begitu, investor asing yang modal usahanya kurang dari Rp 10 miliar wajib bermitra dengan UKM setempat. Langkah tersebut demi melindungi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain untuk melayani wisatawan, pertimbangan lainnya adalah soal kompetisi. Kalau Indonesia melarang asing berinvestasi hingga 100 persen, kata dia, maka asing akan menanamkan modalnya di negara lain. Kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk mendorong adanya modernisasi terhadap bangsa. Selain itu, kebijakan terbuka yang dilakukan pemerintah dapat memancing munculnya investor serta inovasi baru.   

Anakronis


Akibat lain padang lain belalang , maka sementara Donald Trump sedang sibuk menggelorakan semangat nasionalisme dengan slogan "America First ", Pemerintah Indonesia menggelorakan semangat globalisme dengan slogan "Asing First" . Saya percaya sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia yang pasti ingin mempersembahkan kebijakan yang terbaik untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Mustahil pemerintah akan merugikan negara, bangsa dan rakyatnya sendiri.

Kebetulan secara pribadi saya mengenal Darmin Nasution dan Arief Yahya sebagai para putra terbaik Indonesia yang benar-benar menghayati tugas pengabdian yang mereka emban secara emosional, rasional maupun profesional. Maka adalah wajar apabila kini saya tidak lagi merasa ragu namun benar-benar yakin bahwa sudah tiba saatnya saya mengganti semangat nasionalisme dengan semangat globalisme demi dapat lebih menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tidak terlalu anakronis alias ketinggalan perkembangan zaman yang secara luar biasa cepat serta terus menerus berubah. [***]

Penulis adalah warga Indonesia yang cinta Indonesia

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya