Berita

Foto/Net

Politik

Perlu Kehadiran Negara Untuk Tingkatkan Kualitas Parpol

RABU, 26 JULI 2017 | 02:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menilai perlu kehadiran negara untuk meningkatkan kualitas serta performa partai politik.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan sekarang ini penting membangun kemandirian parpol. Diungkapkan, selama parpol belum mandiri sistem politik yang sehat sulit terwujud.

"Untuk bisa mewujudkan sistem politik yang lebih baik, maka kita harus memberikan perlakuan terbaik terhadap parpol karena posisinya sebagai hulunya sistem politik atau input sistem atau sebagai produsen sistem politik,” kata Bahtiar di Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik di Sorong, Papua Barat, Selasa (25/7).


Misal, masalah yang paling rumit dalam mengelola parpol adalah masalah pembiayaan. Di negara maju, bantuan terhadap parpol sekisar 30 sampai 70 persen dari total kebutuhan parpol per tahun, bahkan ada yang 100 persen seperti Uzbekistan.

Sementara di Indonesia, lanjutnya seperti dilansir dari laman Kemendagri, parpol dibiarkan bertarung dan mencari cara sendiri untuk bertahan hidup.

"Bantuan keuangan negara hanya Rp 108 per suara atau 0,00063 persen dari total kebutuhannya. Maka wajarlah jika 17 tahun reformasi konsolidasi demokrasi belum terwujud," ujar Bahtiar.

Sumber pembiayaan parpol kini mulai meningkat. Kementerian Keuangan setuju  Rp 1.000 per suara, meski nominal ini dianggap tidak terlalu ada kenaikan di seperti beberapa tahun lalu yang juga menetapkan pada angka nominal tersebut. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya