Berita

Novanto/net

Politik

Pesan Untuk Pendukung Novanto: Golkar Itu Bus Milik Publik, Bukan Bus Swasta

SELASA, 25 JULI 2017 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Aktivis Gerakan Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menyesalkan cara berfikir Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman yang menyarankan agar pihak yang meminta Ketua Umum Setya Novanto mundur karena menjadi tersangka korupsi E-KTP agar pindah ke bus lain (partai lain).  

Almazo mengingatkan Maman bahwa Partai Golkar itu bila diibaratkan sebagai bus adalah bus publik, bukan bus milik swasta.

"Partai Golkar itu milik publik, bukan milik Setya Novanto. Jadi kalau supirnya mau masuk ke jurang ya supirnya yang diganti, bukan penumpangnya yang disuruh pindah." tegas Almazo kepada redaksi, Selasa (25/7).


Almanzo menyayangkan sesat fikir anak muda seperti Maman yang lebih berpihak kepada koruptor bukan kepada kepentingan rakyat.

"Suara Golkar Suara Rakyat itu slogan yang bervisikan keberpihakan Partai Golkar kepada Rakyat. Jadi sebagai pengurus, saya mengingatkan setia kawan itu kepada rakyat bukan kepada koruptor," tegas Almanzo.

Sebelumnya pada konferensi pers yang diadakan oleh Fungsionaris Muda Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dukungan itu disampaikan terkait penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan bila memang ada pihak-pihak yang mengibaratkan Novanto seperti sopir bus yang membawa ke jurang, dia menyarankan mereka mencari bus lain. Sebab, Golkar saat ini fokus agar semua program mereka bisa dijalankan dan dilanjutkan.

"Kalau ada statement di bus dibawa ke jurang, ya sudah naik bus lain saja. Kita nggak mau berpolemik. Titik fokus kita bagaimana perjalanan partai bisa berjalan seperti sebelumnya. Kalau nggak bersedia, monggo naik bus lain," ujar Maman di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).[san]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

27 Ton Bantuan Korban Gempa NTT Diberangkatkan dari Lanud Halim

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:57

Merdeka dan Menderita

Senin, 17 Agustus 2026 | 05:23

Legislator PDIP Dorong Penguatan SKK Migas Lewat Revisi UU 22/2001

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:59

TelkomGroup Tancap Gas Perbaiki Layanan Pascagempa NTT

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:32

Malam Renungan Suci

Senin, 17 Agustus 2026 | 04:17

DOB Bekasi Utara Sangat Penting, Ini Alasannya

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:45

Jebolan Akmil 2003 Ini Siap Komandani Upacara HUT ke-81 RI di Istana

Senin, 17 Agustus 2026 | 03:23

Koperasi dan Cacat Epistemologis Pemahaman

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:47

Kampung Binaan Pertamina Lubricants Dorong Ekonomi Sirkuler di Jakut

Senin, 17 Agustus 2026 | 02:20

Buku ‘Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia’ Jawab Masalah Ekonomi Biru hingga PIT

Senin, 17 Agustus 2026 | 01:55

Selengkapnya