Berita

Novanto/net

Politik

Pesan Untuk Pendukung Novanto: Golkar Itu Bus Milik Publik, Bukan Bus Swasta

SELASA, 25 JULI 2017 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Aktivis Gerakan Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menyesalkan cara berfikir Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman yang menyarankan agar pihak yang meminta Ketua Umum Setya Novanto mundur karena menjadi tersangka korupsi E-KTP agar pindah ke bus lain (partai lain).  

Almazo mengingatkan Maman bahwa Partai Golkar itu bila diibaratkan sebagai bus adalah bus publik, bukan bus milik swasta.

"Partai Golkar itu milik publik, bukan milik Setya Novanto. Jadi kalau supirnya mau masuk ke jurang ya supirnya yang diganti, bukan penumpangnya yang disuruh pindah." tegas Almazo kepada redaksi, Selasa (25/7).


Almanzo menyayangkan sesat fikir anak muda seperti Maman yang lebih berpihak kepada koruptor bukan kepada kepentingan rakyat.

"Suara Golkar Suara Rakyat itu slogan yang bervisikan keberpihakan Partai Golkar kepada Rakyat. Jadi sebagai pengurus, saya mengingatkan setia kawan itu kepada rakyat bukan kepada koruptor," tegas Almanzo.

Sebelumnya pada konferensi pers yang diadakan oleh Fungsionaris Muda Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dukungan itu disampaikan terkait penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan bila memang ada pihak-pihak yang mengibaratkan Novanto seperti sopir bus yang membawa ke jurang, dia menyarankan mereka mencari bus lain. Sebab, Golkar saat ini fokus agar semua program mereka bisa dijalankan dan dilanjutkan.

"Kalau ada statement di bus dibawa ke jurang, ya sudah naik bus lain saja. Kita nggak mau berpolemik. Titik fokus kita bagaimana perjalanan partai bisa berjalan seperti sebelumnya. Kalau nggak bersedia, monggo naik bus lain," ujar Maman di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).[san]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya