Berita

Novanto/net

Politik

Pesan Untuk Pendukung Novanto: Golkar Itu Bus Milik Publik, Bukan Bus Swasta

SELASA, 25 JULI 2017 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Aktivis Gerakan Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menyesalkan cara berfikir Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman yang menyarankan agar pihak yang meminta Ketua Umum Setya Novanto mundur karena menjadi tersangka korupsi E-KTP agar pindah ke bus lain (partai lain).  

Almazo mengingatkan Maman bahwa Partai Golkar itu bila diibaratkan sebagai bus adalah bus publik, bukan bus milik swasta.

"Partai Golkar itu milik publik, bukan milik Setya Novanto. Jadi kalau supirnya mau masuk ke jurang ya supirnya yang diganti, bukan penumpangnya yang disuruh pindah." tegas Almazo kepada redaksi, Selasa (25/7).


Almanzo menyayangkan sesat fikir anak muda seperti Maman yang lebih berpihak kepada koruptor bukan kepada kepentingan rakyat.

"Suara Golkar Suara Rakyat itu slogan yang bervisikan keberpihakan Partai Golkar kepada Rakyat. Jadi sebagai pengurus, saya mengingatkan setia kawan itu kepada rakyat bukan kepada koruptor," tegas Almanzo.

Sebelumnya pada konferensi pers yang diadakan oleh Fungsionaris Muda Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dukungan itu disampaikan terkait penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan bila memang ada pihak-pihak yang mengibaratkan Novanto seperti sopir bus yang membawa ke jurang, dia menyarankan mereka mencari bus lain. Sebab, Golkar saat ini fokus agar semua program mereka bisa dijalankan dan dilanjutkan.

"Kalau ada statement di bus dibawa ke jurang, ya sudah naik bus lain saja. Kita nggak mau berpolemik. Titik fokus kita bagaimana perjalanan partai bisa berjalan seperti sebelumnya. Kalau nggak bersedia, monggo naik bus lain," ujar Maman di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).[san]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya