Berita

Novanto/net

Politik

Pesan Untuk Pendukung Novanto: Golkar Itu Bus Milik Publik, Bukan Bus Swasta

SELASA, 25 JULI 2017 | 14:45 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Aktivis Gerakan Muda Partai Golkar Almanzo Bonara menyesalkan cara berfikir Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman yang menyarankan agar pihak yang meminta Ketua Umum Setya Novanto mundur karena menjadi tersangka korupsi E-KTP agar pindah ke bus lain (partai lain).  

Almazo mengingatkan Maman bahwa Partai Golkar itu bila diibaratkan sebagai bus adalah bus publik, bukan bus milik swasta.

"Partai Golkar itu milik publik, bukan milik Setya Novanto. Jadi kalau supirnya mau masuk ke jurang ya supirnya yang diganti, bukan penumpangnya yang disuruh pindah." tegas Almazo kepada redaksi, Selasa (25/7).


Almanzo menyayangkan sesat fikir anak muda seperti Maman yang lebih berpihak kepada koruptor bukan kepada kepentingan rakyat.

"Suara Golkar Suara Rakyat itu slogan yang bervisikan keberpihakan Partai Golkar kepada Rakyat. Jadi sebagai pengurus, saya mengingatkan setia kawan itu kepada rakyat bukan kepada koruptor," tegas Almanzo.

Sebelumnya pada konferensi pers yang diadakan oleh Fungsionaris Muda Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dukungan itu disampaikan terkait penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wasekjen Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyatakan bila memang ada pihak-pihak yang mengibaratkan Novanto seperti sopir bus yang membawa ke jurang, dia menyarankan mereka mencari bus lain. Sebab, Golkar saat ini fokus agar semua program mereka bisa dijalankan dan dilanjutkan.

"Kalau ada statement di bus dibawa ke jurang, ya sudah naik bus lain saja. Kita nggak mau berpolemik. Titik fokus kita bagaimana perjalanan partai bisa berjalan seperti sebelumnya. Kalau nggak bersedia, monggo naik bus lain," ujar Maman di restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/7).[san]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya