Berita

Net

Hukum

Pemerintah Perlu Hati-hati Tangani Kasus Manipulasi Harga Beras

SENIN, 24 JULI 2017 | 18:57 WIB | LAPORAN:

Pemerintah terutama penegak hukum diminta berhati-hati dalam menangani kasus dugaan pengoplosan beras, agar tidak sampai menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Menyusul penggerebekan gudang beras PT Indo Beras Unggul (IBU) yang diduga memanipulasi harga beras subsidi menjadi beras premium yang dilakukan Polri dan Kementerian Pertanian.

"Republik ini bisa kacau kalau sampai para pedagang mogok tidak mau berdagang. Nanti bisa berakibat pada petani, karena tidak ada yang beli. Bisa juga pada konsumen, mata rantai perdagangan putus. Dan mudah-mudahan ini tidak tindakan politis saja," jelas anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid di Komplek Parlemen, Jakarta (Senin, 24/7).


Menurutnya, kepastian terjadinya manipulasi harga beras setelah pihak kepolisian melakukan investigasi. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan bersabar menunggu hasil investigasi.

"Persoalan dugaan oplosan beras di Bekasi saya lebih menunggu hasil investigasi polisi. Kalau memang ada pengoplosan berasnya Bulog dengan beras premium secepatnya penegak hukum bertindak," tegas Abdul.

PT IBU sebelumnya dinyatakan berbuat curang dengan melakukan pembelian gabah di tingkat petani sebesar Rp 4.900. Kemudian gabah diproses menjadi beras lalu dikemas dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang dipasarkan di pasar modern dengan harga Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kilogram. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya