Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas sebanyak 15 ribu ekor spat kerang mutiara jenis Pinctada Maxima di Perairan Gili Kondo, Desa Padak Guar, Sambalia, Lombok Timur. Ribuan spat kerang mutiara merupakan hasil pembenihan buatan yang dilakukan Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.
KKP memiliki dua unit pelaksana teknis yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk pemuliaan induk dan pengembangan kerang mutiara di Indonesia. Keduanya yaitu BPBL Lombok dan Balai Pemuliaan Induk Udang dan Kekerangan (BPIUK) Karangasem.
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menjelaskan, peran serta kelompok masyarakat lokal menjadi bagian penting dalam memberikan edukasi bagi upaya pengawasan kelestarian sumber daya kerang mutiara. Apalagi Pulau Lombok sangat kental dengan aturan lokal yang bisa diberdayakan sebagai instrumen konservasi sumber daya alam kelautan dan perikanan.
Menurutnya, restocking merupakan upaya yang sangat krusial dan mendesak dilakukan saat ini untuk menjaga keseimbangan stok kerang mutiara di alam. Mengingat mulai terjadi penurunan ketersediaan induk kerang mutiara di alam akibat penangkapan yang over exploitative.
Slamet mengatakan, banyak perusahaan pembenih mutiara yang mulai kesulitan mendapatkan sumber induk di alam, yang tentunya sangat mengkhawatirkan bagi keberlanjutan bisnis mutiara di Indonesia. Padahal, perairan Indonesia, khususnya Pulau Lombok dikenal dunia sebagai habitat asli kerang mutiara jenis Pinctada Maxima yang terkenal di mancanegara dengan sebutan The Queen of Pearl.
"Kenyataan saat ini induk kerang mutiara mulai sulit didapatkan. Kita tahu selama bertahun-tahun pengembangan pembenihan kerang mutiara ini lebih banyak mengandalkan induk dari alam, ini berbahaya untuk kelangsungan spesies. Oleh karenanya, kami mulai dorong UPT untuk melakukan pembenihan kerang mutiara, di mana peruntukkannya lebih besar untuk kepentingan restocking," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/7).
Slamet menambahkan, pihaknya juga akan mendorong unit-unit pembenihan kerang mutiara milik swasta untuk melakukan hal serupa di seluruh perairan potensial di Indonesia. Sebagai bentuk tanggung jawab kompensasi jasa lingkungan yang harus dipenuhi.
"Budidaya ini satu-satunya penyangga sumber daya kelautan dan perikanan. Ke depan tidak bisa terus menerus mengandalkan eksploitasi sumber pangan dari alam," ujarnya.
[wah]
