Berita

Bagikan Mawar Di KPK/RMOL

Hukum

Agus Raharjo Didesak Jawab Tantangan 10 Pertanyaan Fahri Hamzah

JUMAT, 21 JULI 2017 | 20:29 WIB | LAPORAN:

Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Selamatkan KPK (GPS KPK) menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (21/7).

Kedatangan GPS KPK ini untuk memberi dukungan lembaga KPK yang dipimpin Agus Raharjo itu. Menurut mereka, saat ini Institusi KPK selalu mendapat serangan dari Internal dan eksternal. Salah satunya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga Agus Rahardjo memiliki konflik kepentingan antara jabatan Agus dulu di LKPP dengan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Fahri melalui akun twitter pribadinya@Fahrihamzah memberikan 10 pertanyaan kepada pimpinan KPK terkait latar belakang Agus Rahrdjo dalam kasus dugaan proyek pengadaan e-KTP.


"Kami mendorong agar institusi KPK berani mengevaluasi diri mulai dari level pegawai hingga pimpinan. Disisi lain, Ketua KPK Agus Rahardjo juga harus memisahkan masalah pribadi dengan institusi KPK agar KPK tidak ikut terbawa-bawa dalam pusaran kegaduhan politik yang berpotensi menghambat kinerja KPK," ujar Ketua GPS KPK Miharji yang juga mahasiswa Universitas Jayabaya di gedung merah putih KPK.

Aksi GPS berlangsung damai dengan memberikan bunga mawar kepada awak media dan pegawai keamanan KPK. Wulandari, Wanita berparas cantik yang mengaku Srikandi Anti Korupsi dan terlihat menemani perwakilan GPS KPK, juga berencana memberikan buket mawar berwarna merah kepada Agus Rahadjo sebagai dukungan agar segera menjawab semua permasalahan atau tuduhan yang dilontarkan Fahri kepada mantan ketua LKPP itu.

"Pak Agus harus berani menjawab 10 pertanyaan Fahri Hamzah, Jangan sampai Institusi KPK tersandera", kata Wulandari saat membagi-bagikan mawar kepada wartawan.

Dikesempatan yang sama, perwakilan Pengaduan Masyarakat KPK, Tata Khoiriah yang menerima perwakilan GPS KPK menjelaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan Fahri telah dijawab oleh Pimpinan KPK. Salah satunya mengenai kebijakan LKPP saat dipimpin Agus Rahardjo yang meminta sembilan tender proyek pengadaan e-KTP dipecah.

"Terimakasih atas dukungan teman-teman kepada KPK, untuk pertanyaan tersebut pimpinan telah menjawab dangan tegas, waktu itu LKPP sebagai pendamping dan disitu pimpinan telah memberikan pernyataan LKPP mundur dari pendampingan karena rekomendasi tidak dijalankan," ujar Tata.

Berikut 10 pertanyaan kicauan Fahri dalam akun twitter @Fahrihamzah dengan #KasusEKTP yang ditulis pada 20 Juli 2017.

1. Setelah sistem lelang disepakati Tim yang LKPP ada di dalamnya apakah betul bapak meminta 9 tender dipecah?

2. Betulkah bapak menyampaikan kepada panitia tender bahwa "Kalau konsorsium Telkom kalah proyek ini bisa gak jalan".

3. Hal itu terjadi sekitar april 2011 sebelum tender diumumkan, "Betulkah bapak bertemu sekjen dan Irman (terdakwa?)

4. Betulkah bapak minta bertemu 4 mata dengan Mendagri dan ditolak karena Mendagri minta ada saksi dan notulen?

5. Kenapa di dalam dakwaan hanya ada time line lelang tapi tidak muncul bahwa lelang 21 Februari 2010 itu diumumkan setelah dapat persetujuan dari bapak?

6. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bahwa 3 hari setelah lelang diumumkan lalu bapak menginterupsi agar paket dipecah?

7. Kenapa tidak muncul dalam dakwaan bagaimana perdebatan di Kantor Wapres yang dipimpin oleh Pak Sofyan Jalil untuk menuntaskan masalah dengan bapak?

8. Lalu tiba-tiba mendekati lelang, PT Telkom tiba-tiba ikut dan bapak meyakinkan panitia bahwa hanya PT Telkom yang bisa mengerjakan proyek ini?

9. Bukankah pernah ada kesepakatan PT Telkom tidak ikut jadi peserta tapi akan dijadikan sebagai penyedia layanan?

10. Apakah bapak mengetahui penggeledahan kantor Kemendagri tgl 4 Mei 2011 oleh Polda Metro?‎.[san]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya