Berita

Polri/net

Hukum

Pembentukan Densus Tipikor Polri Karena Dittipikor Kurang Taji?

JUMAT, 21 JULI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN:

Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan karena gagalnya Direktorat Tipikor (Dittipikor).

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto, ada alasan khusus terkait pembentukan Densus Tipikor.

"Bukan begitu (gagal). Semuanya berhasil. Namun korupsi gak segera selesai. Maksudnya adalah kembali membentuk kekuatan untuk bersama secara sinergis menghantam pelaku Tipikor," timpal Rikwanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (21/7).


Selain itu, Rikwanto mengakui ada timpang tindih dalam penanganan kasus Tipikor. Sehingga, dengan pembentukan Densus Tipikor, dapat berjalan beriringan antar instansi terkait.

"Jadi, tidak akan ada tumpang tindih, salip-salipan. Yang ada sinergi bersama," terangnya.

Menurut Rikwanto, wacana pembentukan Densus Tipikor sudah dicanangkan sejak lama. Saat ini, tengah dibahas terkait teknis detasemen baru Polri tersebut.

"Densus anti korupsi sedang dalam pembahasan mendalam. Wacana sudah lama, sejak dua atau tiga tahun lalu. Goalnya, tidak ada korupsi lagi ke depan di kementerian lembaga dan tempat lain," pungkasnya.

Untuk diketahui, wacana pembentukan Densus Tipikor Polri berkembang dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri. Rujukannya, sebagian anggota Komisi III mempertanyakan peran Polri dalam pemberantasan korupsi.

Saat ini, Polri telah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di bawah naungan Bareskrim, khususnya di bawah Dittipikor.

Namun, jika nanti Densus Tipikor jadi dibentuk, Polri membutuhkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena akan mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan persiapan terus dilakukan Korps Bhayangkara dalam pembentukan Densus Tipikor.

Mulai dari rencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyiapkan Densus Tipikor. Terdiri dari Asisten Perencanaan (Asrena) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim). Serta menggelar focus group discussion (FGD) dengan pihak eksternal.

Termasuk menyiapkan gedung untuk unit kerja baru tersebut di gedung lama Polda Metro Jaya (PMJ).[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya