Berita

Polri/net

Hukum

Pembentukan Densus Tipikor Polri Karena Dittipikor Kurang Taji?

JUMAT, 21 JULI 2017 | 14:59 WIB | LAPORAN:

Rencana Polri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bukan karena gagalnya Direktorat Tipikor (Dittipikor).

Menurut Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto, ada alasan khusus terkait pembentukan Densus Tipikor.

"Bukan begitu (gagal). Semuanya berhasil. Namun korupsi gak segera selesai. Maksudnya adalah kembali membentuk kekuatan untuk bersama secara sinergis menghantam pelaku Tipikor," timpal Rikwanto saat ditemui di Mabes Polri, Jumat (21/7).


Selain itu, Rikwanto mengakui ada timpang tindih dalam penanganan kasus Tipikor. Sehingga, dengan pembentukan Densus Tipikor, dapat berjalan beriringan antar instansi terkait.

"Jadi, tidak akan ada tumpang tindih, salip-salipan. Yang ada sinergi bersama," terangnya.

Menurut Rikwanto, wacana pembentukan Densus Tipikor sudah dicanangkan sejak lama. Saat ini, tengah dibahas terkait teknis detasemen baru Polri tersebut.

"Densus anti korupsi sedang dalam pembahasan mendalam. Wacana sudah lama, sejak dua atau tiga tahun lalu. Goalnya, tidak ada korupsi lagi ke depan di kementerian lembaga dan tempat lain," pungkasnya.

Untuk diketahui, wacana pembentukan Densus Tipikor Polri berkembang dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri. Rujukannya, sebagian anggota Komisi III mempertanyakan peran Polri dalam pemberantasan korupsi.

Saat ini, Polri telah melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di bawah naungan Bareskrim, khususnya di bawah Dittipikor.

Namun, jika nanti Densus Tipikor jadi dibentuk, Polri membutuhkan rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena akan mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Polri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan persiapan terus dilakukan Korps Bhayangkara dalam pembentukan Densus Tipikor.

Mulai dari rencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyiapkan Densus Tipikor. Terdiri dari Asisten Perencanaan (Asrena) dan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim). Serta menggelar focus group discussion (FGD) dengan pihak eksternal.

Termasuk menyiapkan gedung untuk unit kerja baru tersebut di gedung lama Polda Metro Jaya (PMJ).[san]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya