Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

ARTIKEL JAYA SUPRANA

Kenisbian Toleransi

KAMIS, 20 JULI 2017 | 11:45 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

BANGSA Indonesia intoleran? Saya tidak setuju! Mungkin akibat terlalu naif, egosentrik, hipernasionalis maka sebagai warga bangsa Indonesia saya yakin bahwa bangsa saya adalah bangsa yang toleran. Bahkan kerap kali saya merasa bahwa bangsa Indonesia terlalu toleran.

Toleran

Misalnya banyak yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan raya atau tidak raya, tanpa ada yang menegur apalagi menangkap jelas merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia atau minimal polantas Indonesia sangat toleran terhadap pelanggaran lalu lintas. Atau jalan-jalan rusak dibiarkan rusak oleh pemerintah maka  berarti pemerintah Indonesia sangat toleran terhadap jalan rusak. Bangsa Indonesia toleran maka tidak ada yang peduli apalagi protes kadar polusi udara di kota-kota besar Indonesia sudah melampaui ambang batas yang membahayakan kesehatan manusia.


28 September 2016 penggusuran dilakukan bangunan dan tanah di Bukit Duri yang masih dalam proses hukum di PN dan PTUN, nyaris tidak ada yang prihatin kecuali para warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran.
Para penista agama lazimnya langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan, namun ketika ada yang dituntut untuk langsung masuk rumah tahanan akibat dianggap menista agama, malah pihak penuntut dituduh intoleran. Mirip intoleransi terhadap para pencuri ayam sehingga hukumnya wajib harus dihukum penjara sementara toleransi terhadap para koruptor triliunan rupiah sehingga bisa lestari bebas merdeka.

Kurang jelas apakah para koruptor dengan korupsi di atas satu triliun rupiah lebih jarang ditangkap ketimbang para koruptor di bawah satu miliar merupakan bentuk toleransi atau intoleransi terhadap apa yang disebut sebagai korupsi .

Kontekstual

Tampaknya predikat toleran atau intoleran memang kontekstual tergantung pada siapa yang dianggap dan menganggap dirinya toleran atau intoleran. Namun biasanya pihak yang intoleran adalah orang lain sementara diri kita sendiri hukumnya wajib pasti toleran.

Ambang toleransi setiap insan secara biologis beda dengan setiap insan lainnya. Misalnya toleransi daya cerna saya terhadap cabe beda dengan orang lain. Makan satu cabe saja saya sudah diare sementara orang lain makan sepuluh cabe tidak masalah. Saya alergi asap rokok sementara banyak yang malah gemar menghirup asap rokok. Seteguk alkohol saja langsung bikin saya mabuk sementara banyak yang tetap tegar bugar meski sudah minum seliter.

Beda toleransi juga hadir pada kemanusiaan. Akibat beda toleransi kemanusiaan maka saya prihatin atas nasib rakyat bantaran sungai Ciliwung yang digusur sementara para penggusur dan para pendukung kebijakan menggusur rakyat malah menghujat rakyat miskin di bantaran sungai sebagai penyebab banjir.

Nisbi

Toleransi terhadap rasa sakit antara lelaki dengan perempuan juga beda. Wajar bahwa setiap perempuan merasa kesakitan ketika melahirkan sementara andaikata saya harus melahirkan pasti tidak sempat merasa kesakitan sebab langsung pingsan.

Karena hakikat toleransi memang nisbi, maka sebaiknya saya jangan memaksakan toleransi saya kepada orang lain. Seperti saya tidak merasa terhina apabila disebut sebagai anjing sebab anjing adalah mahluk hidup yang setia, namun sebaiknya saya jangan menyebut orang lain sebagai anjing. Saya tidak keberatan agama saya dikritik namun sebaiknya saya jangan mengkritik agama orang lain.

Pemahaman demokrasi yang benar memang toleran terhadap kebebasan berpendapat namun intoleran terhadap kebebasan menghina apalagi memfitnah.

Sebenarnya mampu (jika mau) disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai toleransi tergolong suatu bentuk perasaan yang nisbi maka pada hakikatnya mustahil digeneralisasikan harus berlaku sama dan sebangun bagi semua orang. Maka wajar apabila ada pihak yang menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa yang intoleran sementara saya pribadi meyakini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya