Berita

Jaya Suprana/Net

Jaya Suprana

ARTIKEL JAYA SUPRANA

Kenisbian Toleransi

KAMIS, 20 JULI 2017 | 11:45 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

BANGSA Indonesia intoleran? Saya tidak setuju! Mungkin akibat terlalu naif, egosentrik, hipernasionalis maka sebagai warga bangsa Indonesia saya yakin bahwa bangsa saya adalah bangsa yang toleran. Bahkan kerap kali saya merasa bahwa bangsa Indonesia terlalu toleran.

Toleran

Misalnya banyak yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan raya atau tidak raya, tanpa ada yang menegur apalagi menangkap jelas merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia atau minimal polantas Indonesia sangat toleran terhadap pelanggaran lalu lintas. Atau jalan-jalan rusak dibiarkan rusak oleh pemerintah maka  berarti pemerintah Indonesia sangat toleran terhadap jalan rusak. Bangsa Indonesia toleran maka tidak ada yang peduli apalagi protes kadar polusi udara di kota-kota besar Indonesia sudah melampaui ambang batas yang membahayakan kesehatan manusia.


28 September 2016 penggusuran dilakukan bangunan dan tanah di Bukit Duri yang masih dalam proses hukum di PN dan PTUN, nyaris tidak ada yang prihatin kecuali para warga Bukit Duri yang menjadi korban penggusuran.
Para penista agama lazimnya langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan, namun ketika ada yang dituntut untuk langsung masuk rumah tahanan akibat dianggap menista agama, malah pihak penuntut dituduh intoleran. Mirip intoleransi terhadap para pencuri ayam sehingga hukumnya wajib harus dihukum penjara sementara toleransi terhadap para koruptor triliunan rupiah sehingga bisa lestari bebas merdeka.

Kurang jelas apakah para koruptor dengan korupsi di atas satu triliun rupiah lebih jarang ditangkap ketimbang para koruptor di bawah satu miliar merupakan bentuk toleransi atau intoleransi terhadap apa yang disebut sebagai korupsi .

Kontekstual

Tampaknya predikat toleran atau intoleran memang kontekstual tergantung pada siapa yang dianggap dan menganggap dirinya toleran atau intoleran. Namun biasanya pihak yang intoleran adalah orang lain sementara diri kita sendiri hukumnya wajib pasti toleran.

Ambang toleransi setiap insan secara biologis beda dengan setiap insan lainnya. Misalnya toleransi daya cerna saya terhadap cabe beda dengan orang lain. Makan satu cabe saja saya sudah diare sementara orang lain makan sepuluh cabe tidak masalah. Saya alergi asap rokok sementara banyak yang malah gemar menghirup asap rokok. Seteguk alkohol saja langsung bikin saya mabuk sementara banyak yang tetap tegar bugar meski sudah minum seliter.

Beda toleransi juga hadir pada kemanusiaan. Akibat beda toleransi kemanusiaan maka saya prihatin atas nasib rakyat bantaran sungai Ciliwung yang digusur sementara para penggusur dan para pendukung kebijakan menggusur rakyat malah menghujat rakyat miskin di bantaran sungai sebagai penyebab banjir.

Nisbi

Toleransi terhadap rasa sakit antara lelaki dengan perempuan juga beda. Wajar bahwa setiap perempuan merasa kesakitan ketika melahirkan sementara andaikata saya harus melahirkan pasti tidak sempat merasa kesakitan sebab langsung pingsan.

Karena hakikat toleransi memang nisbi, maka sebaiknya saya jangan memaksakan toleransi saya kepada orang lain. Seperti saya tidak merasa terhina apabila disebut sebagai anjing sebab anjing adalah mahluk hidup yang setia, namun sebaiknya saya jangan menyebut orang lain sebagai anjing. Saya tidak keberatan agama saya dikritik namun sebaiknya saya jangan mengkritik agama orang lain.

Pemahaman demokrasi yang benar memang toleran terhadap kebebasan berpendapat namun intoleran terhadap kebebasan menghina apalagi memfitnah.

Sebenarnya mampu (jika mau) disimpulkan bahwa apa yang disebut sebagai toleransi tergolong suatu bentuk perasaan yang nisbi maka pada hakikatnya mustahil digeneralisasikan harus berlaku sama dan sebangun bagi semua orang. Maka wajar apabila ada pihak yang menganggap bangsa Indonesia adalah bangsa yang intoleran sementara saya pribadi meyakini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran. [***]

Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajar Kemanusiaan

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya